Kandidat Ketua Umum Golkar Wajib Bayar Rp 5 Miliar Hingga Rp 10 Miliar Untuk Munas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Steering Commitee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan bahwa bakal calon ketua umum Partai Golkar wajib membayarkan Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar per kandidat.

Biaya tersebut telah disetujui dalam rapat SC yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Kami telah sepakat, jadi bakal calon akan membayar Rp 5 sampai Rp 10 miliar untuk Munaslub," jelasnya di lokasi acara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Nurdin menjelaskan biaya tersebut akan dibayarkan kepada panitia, apabila kandidat sudah ditetapkan menjadi bakal calon ketua umum partai Golkar, bukan pada saat pendaftaran.

"Kan ada pendaftaran dulu, kemudian verifikasi, terus penetapan bakal calon. Nah kalau sudah ditetapkan, baru dia bayar," katanya.

Dia mengungkapkan setidaknya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai Golkar yang akan digelar di Bali, membutuhkan dana mencapai Rp 85 miliar dan bakal calon tersebut yang membantu mendanai biaya-biaya yang ada.

"Itu dana dari mereka, estimasi kami yang menjadi bakal calon nanti ada sembilan orang. Kalau kurang atau lebih dari itu, bisa disesuaikan nanti," tambahnya.

Namun, biaya tersebut masih akan dikonsultasikan pada rapat pleno dengan DPP Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada 26 April 2016 mendatang.