Timses Akom: Iuran Rp 10 Miliar Batasi Kader Maju Jadi Caketum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai adanya iuran Rp 5 miliar-Rp 10 miliar dapat membatasi kader maju sebagai calon ketua umum.

Padahal, dalam AD/ART Golkar setiap anggota berhak mencalonkan diri dipilih sebagai ketua dalam setiap angkatan.

"Menurut saya langkah-langkah itu membatasi calon atau hak anggota untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Meskipun, kata Bambang, tim sukses Ade Komarudin (Akom) belum menyatakan menerima atau menolak besaran iuran tersebut. Ketua Komisi III DPR itu memahami kebutuhan biaya untuk panitia.

Namun, ia mempertanyakan calon ketua umum yang belum dapat memenuhi iuran tersebut tetapi memiliki kualitas dan kemampuan memimpin Golkar.

"Mereka diharapkan tampil, karena tidak punya uang maka tidak bisa mencalonkan, lalu bagaiman dengan calon yang dalam laporan kekayaan atau LHKPN-nya tidak memiliki aset atau uang sebesar itu?" katanya.

Apalagi, kata Bambang, calon ketua umum berlatar belakang pejabat negara.

Ia yakin calon ketua umum memiliki uang, tetapi asal-usul uang itu dapat dipertanyakan.

"Ketika uangnya berasal darimana, ini yang bikin bingung. Kalau sponsor itu jadi gratifikasi, ini juga menurut saya karena panitia melibatkan KPK, itu pasti akan menjadi jebakan betmen bagi calon-calon yang dalam laporan harta kekayaannya pas-pasan, dia harus merekayasa apa? Sumber sumbangan gimana?" tanyanya.

Diketahui, Ketua Steering Commitee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan bahwa bakal calon ketua umum Partai Golkar wajib membayarkan Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar per kandidat.

Biaya tersebut telah disetujui dalam rapat SC yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Kami telah sepakat, jadi bakal calon akan membayar Rp 5 sampai Rp 10 miliar untuk Munaslub," jelasnya.