Prahara Partai Golkar
75 Kader Agung Laksono Masuk Kepengurusan Golkar
75 orang dari 95 kader kubu Agung Laksono masuk kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil kesepakatan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 75 orang dari 95 kader kubu Agung Laksono masuk kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil kesepakatan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.
Kepengurusan untuk periode 2014-2019 itu mengakomodasi 80 persen kubu Ancol.
"Ketua umum tetap Pak Aburizal dan Sekretaris Jenderal tetap Pak Idrus Marham. Wakil ketua umum ada Pak Agung Laksono, Pak Zainudin Amali dan lain-lain," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung Imigrasi Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
"Selain itu, Ada Pak Nurdim Chalid, Ada Pak Theo L Sambuaga, ada Yorrys dan lain-lain. Jadi benar-benar mengakomodasi kedua kelompok," tambah Yasonna.
Kesepakatan kepengurusan Golkar ini dicapai setelah kedua kubu bertemu dan membicarakan secara internal.
Menurut Yasonna, surat dengan Nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2016 itu merujuk keputusan Mahkamah Agung nomor 96 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia berharap, proses islah Partai Golkar terus berlanjut. Apalagi, Golkar berencana menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru pada 23 Mei 2016 di Bali.
Aburizal dan Agung sepakat tidak maju sebagai calon ketum dalam Munaslub tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham berharap, setelah ini tidak ada lagi permasalahan terkait surat keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi.
"Basisnya adalah Munas Bali sebagaimana putusan MA yang menyatakan Munas Bali dinyatakan sah dan seluruh keputusannya," kata dia.
Ia menjelaskan, susunan kepengurusan Partai Golkar berbasis Munas Bali. Kendati demikian, sejumlah kader dari kedua kubu tetap masuk kepengurusan demi menjaga kesatuan dan persatuan Golkar.
Mahar Politik
Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso berencana menghilangkan mahar politik yang terjadi di partai, termasuk Golkar.
"Kalau saya terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, saya akan hilangkan semua mahar politik," kata Priyo.
Priyo mengaku sedih dengan pemberitaan tentang partai yang berubah menjadi ajang makelar politik. Dia melihat hal ini sebagai salah satu upaya deparpolisasi.
"Deparpolisasi merupakan obat bagi partai untuk mendengar kritik itu. Sebagai negeri yang demokratis, yang dalam pelaksanaannya mengalahkan Amerika, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap parpol," ucap Priyo.