Fahri Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Soal UU Sudah Tepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai cara pandang Presiden Joko Widodo menilai DPR sudah tepat.

Hal itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pembuatan Undang-undang di DPR.

"Kita harus terbiasa memandang cara DPR dengan eksekutif, beda. jadi kalau Jokowi sudah tepat memandang DPR yang penting bukan jumlah, itu cara pandang sudah benar, karena DPR itu bukan lembaga eksekutif," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Fahri mengakui sejak awal berbeda pendapat dengan berbagai pihak dalam menilai kinerja parlemen.

Sebab, penilaian kinerja antara parlemen dan eksekutif berbeda.

"Cara melihat kehadiran beda dengan kehadiran di eksekutif. kalau di eksekutif, dalam rangka pelaksanaan, eksekusi. itu yang saya bilang, kalau presiden sudah memahami itu, ayo mari kita ajak parlemen menuju kualitas," kata Fahri.

Salah satu caranya, kata Fahri, pemerintah menahan diri untuk tidak menjadi pembahas UU.

Pemerintah dapat ikut dalam pembicaraan tingkat akhir saat menyatakan pendapat setuju atau tidak terhadap suatu UU.

"Tapi, biarkan dan serahkan sepenuhnya lobi atau pembahasan UU itu di tangan DPR. Bahkan dalam kerangka itu bahkan kadang-kadang saya mengusulkan sistem bikameral penuh sehingga memberikan hak kepada DPD untuk beberapa UU," ujarnya.

Ia mengungkapkan adanya permasalahan bila pihak eksekutif terlibat dalam pembahasan undang-undang. Dimana, pembahasan cenderung mempermudah eksekutif sebagai pelaksana UU.

"Itu tidak fair. Karena UU itu adalah mandat rakyat, bukan mandat eksekutif," katanya.