Soal Kasus Munir, Usman Hamid Nilai SBY Memberi Dukungan Moril Buat Jokowi
KIP memutuskan pemerintah harus segera membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Wahid Nurdin
lihat foto
Rizal Bomantama
Usman Hamid, mantan koordinator KontraS mengkritisi kebijakan hukuman mati jilid ketiga dalam penandatanganan petisi menolak hukuman mati di Kantor Lubis Santosa Maramis (LSM), Equity Tower SCBD, Senayan, Kamis (28/7/2016).
"Bapak Jokowi sudah mengetahui rekomendasi TPF Munir meskipun kopian pertama masih dicari disimpan dimana. Tapi kopian itu sama dengan yang sudah didapatkan dan diserahkan ke Mensesneg dilaporkan ke Presiden Jokowi apa rekomendasinya. Dan sudah dilaksanakan pemerintahan dulu,' kata SBY.
Karena itu sekarang, kata SBY, bola kelanjutan pengusutan kasus Munir di tangan Jokowi.
"Kini bola ditangan pemerintahan Jokowi melalui penegakan hukum sekarang. Kalau dilaksanakan penegakan hukum di era saya dulu maka harus dilanjutkan sepenuhnya hak beliau. Jangan digeser masalahnya, kopiannya dimana. Semua itu sudah dilegalisasi TPF dan itu isinya. Dan ini masih bergulir, digoreng sekarang," kata SBY. (*)
