Putri Gus Dur: Ada Manipulasi Agama untuk Politik dalam Video Buni Yani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyampaikan pendapatnya menanggapi kasus penistaan agama yang berasal dari video yang diunggah Buni Yani ke sosial media.

Ia menganggap apa yang diunggah oleh pria tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memanipulasi agama untuk kepentingan politik.

"Itu yang saya maksud dengan manipulasi agama untuk politik ya," ujar Alissa, saat ditemui usai konferensi pers di Restoran Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Jakarta Pusat, Selasa (15 November 2016).

Menurutnya, agama dan politik tidak boleh dikaitkan.

Bila dikaitkan, akan ada pelintiran yang digunakan sebagai unsur sensitif dalam melakukan provokasi.

"Karena kalau agama kemudian diberi pelintiran-pelintiran politik begini, ini jadinya mudah terprovokasi, kenapa? Karena atas nama tuhan," ujarnya.

Hal tersebut bisa mengundang kontroversi dari banyak pihak untuk membenarkan masing-masing opini.

Alissa menambahkan, para ulama saja memiliki beragam pandangan dalam menyikapi kasus penistaan agama yang ditudingkan pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nah kemudian ini bisa menjadi kontroversi, apa yang namanya penistaan? Siapa yang menyebutkan itu sebagai penistaan? Pakai ukuran apa? Para kyai dan ulama saja berbeda pendapat loh soal ini," katanya.

Kasus tersebut menjadi polemik besar yang mengandung pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Ditengah pro dan kontra tersebut, ada pula masyarakat yang menegaskan untuk melihat video secara utuh.

"Ada juga yang mengatakan lihat secara utuh rekaman realnya, seperti apa konteksnya," ujarnya.

Namun diluar polemik tersebut, Alissa menegaskan proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut, baik terhadap Buni Yani maupun Ahok harus dijauhkan dari adanya intervensi politik.

"Ya tapi ini harus sesuai dengan hukum, dan hukumnya tidak boleh tergantung pada kepentingan politik," katanya.

Putri Gus Dur itu pun mendukung pernyataan presiden Joko Widodo terkait adanya aktor politik yang menunggangi perjalanan kasus penistaan agama tersebut.