Fahri Hamzah Kritik Pemerintah ''Ngadepin Freeport Aja Nggak Bisa, Gimana Mau Ngadepin Negara Lain''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, permasalahan Freeport tak serumit seperti yang dipikirkan pemerintah.

"Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Baca: PHK Karyawan, Freeport Akan Dipersepsi Rakyat Indonesia Sebagai VOC Era Digital

Baca: Ancaman Arbitrase Freeport Bangkitkan Nasionalisme Rakyat Indonesia

Baca: Hidayat Nur Wahid Dukung Nasionalisasi Freeport

Kemelut Freeport dan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak lama, yakni terkait perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia.

Namun, menurut Fahri, persoalan tersebut tak segera dicari jalan keluarnya dan dibawa ke ranah politik dengan isu nasionalisme.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah segera memberikan kepastian dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

"Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong," tutur Fahri.

Saat ini, Fahri menganggap, pemerintah menggiring permasalahan Freeport ke isu nasionalisme.

Padahal, yang terjadi hanya persoalan perdagangan.

Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK.

Hal itu dinilai tidak kondusif di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.

Apalagi, menurut Fahri, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terprediksi dan cenderung mengundang kontroversi.