Korupsi KTP Elektronik

Mahfud MD: Agus Rahardjo Tidak Harus Mundur

Saya lihat Fahri memang menuding Agus ikut dalam perencanaan proyek e-KTP saat menjabat Kepala LKPP

Mahfud MD: Agus Rahardjo Tidak Harus Mundur
Richard Susilo
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Prof Dr Mohammad Mahfud MD 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga meminta Ketua KPK Agus Rahardjo mundur dari KPK karena dia terlibat dalam perencanaan e-KTP sehingga punya conflict of interrest.

Berikut wawancara khusus Tribunnews.com dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Prof Dr Mohammad Mahfud MD.

Bagaimana pendapat Anda tentang ini?

"Itu berlebihan. Saya lihat Fahri memang menuding Agus ikut dalam perencanaan proyek e-KTP saat menjabat Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)," tekannya.

Meskipun demikian Mahfud MD melihat bahwa tudingan tersebut tidaklah tepat.

"Tudingan itu tidak lah tepat. Sebab waktu itu, karena jabatannya, Agus hanya dimintai pendapat dan tidak ikut memutuskan. Apalagi Agus sudah memberikan pendapat dan saran yang nyatanya tidak semua diindahkan."

Memang yang memutuskan siapa waktu itu?

"Yang memutuskan kan Kemendagri dan Komisi II DPR, bukan LKPP."

Jadi tak ada conflict of interrest Agus dalam kasus ini?

"Tidak ada. Agus hanya diundang untuk memberikan pendapat dan sarannya atas rencana proyek e-KTP itu dan itu sudah dilakukan secara benar oleh Agus. Lagi pula yang dimintai saran karena jabatannya, kan banyak. Bukan hanya Agus.''

Siapa saja yang dimintai saran dan pendapat selain Agus?

"Kita lihat saja, ada mantan Mendagri Gamawan Fauzi menyebut banyak yang dimintai saran dan pendapat dalam rencana proyek e-KTP waktu itu. Misalnya Kejaksaan Agung, Kementetian Keuangan, BPKP, bahkan KPK sendiri. LKPP yang dipimpin oleh Agus hanya salah satunya."

Jadi posisi Agus sama dengan mereka yang dimintai saran dan pendapat itu?

"Iya benar. Mereka memberi saran dan pendapat secara ex officio (karena jabatan), sehingga tak bisa dimintai tanggungjawab karena tak ikut memutuskan. Apalagi saran yang disampaikannya tak diikuti. Pokoknya hukum harus ditegakkan tanpa retorika politik yang mengada-ada," tekan Mahfud MD lebih lanjut.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved