BAP Miryam Bocor: Ganjar Dua Kali Tolak Uang Pemberian Miryam Terkait Proyek KTP Elektronik

Merujuk BAP yang beredar, setidaknya Miryam pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di depan penyidik KPK pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017.

Di muka persidangan Miryam membantah pernah dimintai pimpinan Komisi II DPR RI untuk menerima sesuatu dari Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait e-KTP.

Padahal, keterangan tersebut tertera dalam BAP Miryam. Akhirnya, Miryam mengaku diancam penyidik untuk mengaku adanya penerimaan uang untuk memuluskan pembahasan anggaran e-KTP di Komisi II.

"Saya cabut semua keterangan saya Yang Mulia," kata Miryam.

Ganjar mengaku pernah ditawari sejumlah uang dalam pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 oleh dua rekannya di Komisi II dulu, yakni Mustoko Weni dan Miryam.

"Seinget saya Bu Mustoko Weni, kemudian Bu Miryam coba inget-inget lagi, ooh dia pernah tawari saya," kata Ganjar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Meski ditawari kedua orang tersebut, Ganjar langsung menolak dan tidak menerimanya. "Setidaknya ada orang yang kasih saya," ia menegaskan.

Ganjar hadir di Pengadilan Tipikor untuk memberikan kesaksian dalam kasus KTP elektronik. Ia membawa serta semua dokumen untuk dijelaskan di muka persidangan.

Setelah kasus ini meledak, Yasonna membantah ikut menerima uang dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik. Ia mengakui pernah duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI periode lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan dia bersama fraksinya sebagai oposisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan menentang kebijakan pengadaan KTP elektronik.

"Kita kan dulu oposisi, jadi sangat kritis soal itu. Kami melihat dulu e-KTP itu sangat penting untuk identitas diri. Jadi kami harus kritis," kata Yasonna di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Disinggung berapa banyak anggota dewan yang terlibat saat itu, Yasonna hanya geleng kepala. "Yang saya tahu diri saya tidak ada urusan dengan yang begitu," tegas dia.