Oesman Sapta Kesal Diprotes Senator Saat Pimpin Rapat Paripurna

"Maaf ya, kalau panggil OSO lagi, saya pimpinan sidang!" ujarnya.

Mikrofon Mati

Usai hujan interupsi situasi terus memanas terlebih saat mikrofon meja anggota dimatikan tanpa alasan. Anggota yang melayangkan protes dalam sidang ricuh ini menyampaikan aspirasinya melalui mikrofon meja. Namun suara anggota kemudian menjadi hampir tak terdengar saat interupsi.

Mikrofon meja tampak mati. Suara loudspeaker di meja-meja pun tak terdengar. OSO juga terlihat menyampaikan sambutannya menggunakan mikrofon tanpa kabel.

"Mikrofon dimatikan. Apa-apaan," kata salah seorang senator.

Kejadian itu pun membuat sidang kian panas. Beberapa anggota maju ke meja pimpinan sidang untuk bertanya perihal mikrofon meja yang dimatikan.

Anggota yang tak puas kemudian berbalik ke meja masing-masing dengan membawa poster isi protes. Tak lama kemudian, mereka melakukan aksi walk out (WO).

Lapor ke Hemas

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan aksi walk out dari rapat paripurna menganggap rapat ilegal karena dipimpin pimpinan yang tidak sah. Hal itu dikarenakan tiga pimpinan baru DPD tetap dilantik meski dianggap melanggar putusan Mahkamah Agung (MA).

Beberapa dari mereka membawa karton putih besar yang bertuliskan berbagai macam bentuk protes dan penolakan. Seusai menunjukannya kepada seisi ruang rapat, mereka keluar dari ruangan.

Senator perwakilan dari berbagai provinsi tersebut kemudian menemui mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad di ruang tunggu ruang rapat Nusantara V. Mereka menyerahkan laporan reses kepada pimpinan yang mereka anggap sah.

"Saya berterima kasih. Dan kami rasa bahwa kami berhak menerima laporan dari anggota DPD yang sekarang tentunya menyerahkan laporan reses kepada kami berdua," ujar GKR Hemas di Nusantara V DPR.

Adapun Farouk memastikan laporan-laporan reses tersebut akan tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sekretariat Jenderal DPD nantinya akan menginventarisasi semua laporan untuk didistribusikan kepada masing-masing alat kelengkapan dewan.

"Setiap laporan reses disampaikan mestinya di paripurna, karena kondisinya seperti ini jadi dilakukan di sini," ujar Farouk. Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap Sekjen DPD akan tetap menindaklanjuti laporan reses tersebut.

"Sehingga tidak dipandang bahwa anggota DPD telah melakukan kegiatan resesnya menyalahi amanatnya dari masing-masing rakyat di daerah," tuturnya.(tribunnews/fajar/ferdinand/kompas.com)