Korupsi KTP Elektronik

Rencana Hak Angket Agar KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam Dinilai Mengada-ada

"Selama tidak ditemukan hal-hal seperti disebut di atas, tak ada alasan politis dan hukum yang menghajatkan perlunya angket dibuat,"

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. TRIBUNNEWS.COM/ERI KOMAR SINAGA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana hak angket Komisi III terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bukti rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani dinilai mengada-ada.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan tak ada dasar hukum kuat untuk memaksa KPK membuka hasil pemeriksaannya terkait kasus e-KTP.

Terlebih Miyam kini berstatus tersangka terkait dengan dugaan keterangan palsu.

"Permintaan Komisi III atas sebagian hasil pemeriksaan, khususnya yang terkait dengan penyebutan nama-nama anggota Komisi III, agar diungkapkan dihadapan sidang Komisi III sama sekali tidak dapat diterima," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Kamis (20/4/2017).

Selain hal itu dapat menganggu proses penegakan hukum, tidak ada alasan prinsipil dan konstitusional untuk menggulirkan hak angket.

Komisi III DPR pun lanjutnya, tak menjelaskan apakah ada kekeliruan hukum, penegakan hukum yang tidak adil, atau bahkan kemungkinan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus yang dimaksud.

"Selama tidak ditemukan hal-hal seperti disebut di atas, tak ada alasan politis dan hukum yang menghajatkan perlunya angket dibuat," jelasnya.

Dengan begitu, rencana angket itu hanya bisa dilihat dalam kerangka memperumit atau melambatkan proses hukumnya.

"Karena itu, sangat patut rencana hak angket untuk KPK tersebut ditolak bukan saja oleh KPK, tapi juga hendaknya masyarakat secara umum," ucapnya.

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari.

Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Namun, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan pihaknya tak bisa membuka rekaman kesaksian Miryam.

Setelah berkonsultasi dengan jaksa KPK, keterangan dalam dakwaan persidangan disebut telah dibuktikan melalui pernyataan lebih dari satu saksi.

Kebenaran hal itu menurutnya dapat diuji di persidangan.

"Mohon maaf rekaman tidak bisa kami berikan," kata Laode.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved