Rakornas BMKG 2017: Tingkatkan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan

TRIBUNNEWS.COM - Dalam meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  yang akan digelar selama 4 hari, mulai Selasa (25/4/2017) hingga Jumat (28/4/2017) di Hotel Mercure Ancol.

Kepala BMKG, Andi Eka Sakya menyebutkan tujuan diadakannya rakornas tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan BMKG kepada masyarakat, menyamakan arah kebijakan serta mempertemukan inovasi dan gagasan yang baru dari daerah dengan kebijjakan program dan anggaran yang ditetapkan oleh BMKG secara nasional.

Kepala BMKG, Andi Eka Sakya  dalam sambutannya mengatakan bahwa realisasi anggaran BMKG tahun 2016 adalah 95,96%. Sementara itu, BMKG pun mendapatkan nilai kinerja anggaran 98,60 dengan kategori “Sangat Baik.”

“Kinerja BMKG di tingkat Internasional pun telah berhasil menjadi Centre of Excellence untuk program pendikan taruna MKG. Negara Brunei, Timor Leste, dan Papua Nugini pun akan mengirim warga negaranya untuk sekolah di STMKG. Sebagai anggota WMO, BMKG pun telah menempatkan diri sebagai anggota Executive Council dan sebagai Presiden RA V Asia Pasifik”. Ujar Andi.

Sementara di dalam Negeri, berbagai instansi dan pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan membangun unit desiminasi informasi MKG di daerahnya. Misalnya, permintaan alat deteksi dini kebakaran hutan, display informasi MKG di bandara dan pelabuhan, serta pembukaan kantor baru untuk layanan Take off Landing dari bandara yang dibangun oleh Pemda.

Rakornas tahun ini mengambil tema “Penguatan Sistem Sumber Daya MKG Menuju BMKG Kelas Dunia,” melalui tema ini diharapkan adanya percepatan pelaksanaan pembangunan BMKG secara lebih berkualitas baik di pusat dan di daerah.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi sekaligus dikasih kesempatan untuk membuka acara. 

Ia berharap  kedepannya, BMKG dapat lebih bersinergi terhadap Kementerian Perhubungan untuk Prorgram Prioritas Nasional, yaitu konektivitas nasional (konektivitas untuk daerah terpencil), konektivitas untuk pariwisata, dan konektivitas untuk pengembangan kawasan ekonomi.

Sementara untuk program konektivitas nasional, dituntut adanya ketersediaan layanan transportasi udara, dalam 5 tahun kedepan pemerintah telah telah merencanakan akan membangun menjadi 252 bandara udara. Dalam program ini, Presiden RI dengan tegas menetapkan pembangunan tol laut dengan target 24 pelabuhan.

“Terkait program kelautan dan kemaritiman, BMKG tidak hanya memberikan informasi cuaca dan iklim maritim yang akurat, tetapi juga bagaimana menjamin para pelaut dapat memperoleh informasi yang tidak hanya mendukung keselamatan pelayaran, tetapi juga aktivitas produktif di lautan kita,” tutur Budi Karya.

Pada kesempatan itu juga, dilakukan penandatanganan memorandum saling pengertian antara Badan Pengawas Nuklir dengan BMKG, tentang Peningkatan Pengawasan Ketenaganukliran dari Aspek Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

  Pada kerjasama ini, kedua belah pihak akan saling melakukan pertukaran data dan informaasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketanaganukliran; pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan pemanfaatan sarana prasarana.