Korupsi KTP Elektronik
Dapat Surat Peringatan DPP Golkar, Yorrys Anggap Lucu-lucuan
Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku belum menerima surat peringatan tertulis dari Golkar.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku belum menerima surat peringatan tertulis dari Golkar.
Yorrys tak terlalu berkomentar banyak mengenai surat tersebut.
"Saya sendiri enggak mau komentar yah karena ini menurut saya lucu-lucuan saja. Yang lain coba mana? Banyak kan yang menyalahin itu kayak Fadel, Aburizal, Erwin Aksa, Titiek Soeharto. Mana surat peringatannya? Enggak ada kan," kata Yorrys ketika dihubungi, Selasa (2/5/2017).
Yorrys menilai wajar surat peringatan tersebut.
Baca: Sebut Setya Novanto Akan Jadi Tersangka, Yorrys Raweyai Diberi Surat Peringatan
Namun, ia masih memperdebatkan bila dikenakan sanksi dari DPP Golkar.
Yorrys juga mempertanyakan pemberian surat peringatan tanpa dipanggil terlebih dahulu.
"Kan kita mesti dipanggil, kasih tau, tanya, kalau mau orang beeikan sanksi kan begitu. Dan yang mau memberikan sanksi siapa? Kan ada korbid kepartaian, atau apa? Gimana. Tapi biar ajalah ngapain tanggapan gitu," kata Yorrys.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar memberikan peringatan tertulis kepada Ketua Korbid Polhukam Yorrys Raweyai. Surat peringatan tersebut ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai buntut pernyataan Yorrys Raweyai.
Yorrys sempat menyatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka kasus e-KTP.
"Hari ini saya dapat tugas dari DPP menyampaikan surat kepada Pak Yorrys surat itu adalah surat peringatan dari DPP PG," kata Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah DPP Golkar Freddy Latumahina di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Yorrys dianggap melanggar kesepakatan rapat harian DPP Golkar sehingga diberi peringatan. Freddy menjelaskan rapat pengurus harian DPP Golkar pada 5 April 2017 memutuskan untuk menjaga soliditas partai. Kemudian, DPP Golkar harus kompak menjaga soliditas menjelang Pilkada 2018 serta Pemilu Legislatif 2019.
"Apabila ada hal-hal yang harus disampaikan maka yang pertama dibicarakan di dalam rapat kemudian DPP menetapkan juru bicaranya. Kesepakatan itu kita pegang sampai sekarang," kata Freddy.
