Kasus Alat Kesehatan
Politikus PAN: Kejaksaan dan KPK Cenderung Jadi Alat Untuk Membalas Orang Kritis Terhadap Pemerintah
"Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan,
Penulis:
Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PAN Muslim Ayub menduga tuduhan keterlibatan Amien Rais dalam kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) adalah hasil politisasi KPK dan Kejaksaan.
Ayub menilai Amien Rais hanya korban dari pejabat yang suka mengkritisi pemerintah.
"Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan," ujar Ayub, Minggu (4/6/2017).
Menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut, sebaiknya aparat penegak hukum bekerja secara netral.
Menurutnya, proses hukum di Indonesia sering dilibatkan ke dalam politik.
"Penegakan hukum yang terjadi belakangan ini tidak bisa dipisahkan dari situasi politik," papar Ayub
Ayub menambahkan dari berita yang didapatkan Jaksa dari KPK yang menuntut Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, berasal dari Kejaksaan Agung.
Hal itu dinilai Ayub mengandung tujuan politik.
"Menurut informasi, jaksa KPK yg menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung," kata Ayub.
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menegaskan Amien Rais tidak pernah dapat aliran dana alat kesehatan (alkes) Kementerian Kesehatan.
Soetrisno menjelaskan uang yang ditransfernya melalui Soetrisno Bachir Foundation (SBF) kepada Amien tidak terkait dengan kasus Alkes.
"Nggak ada kaitannya. Uang dari Mbak Yuri (saudara isteri Soetrisno, pengurus SBF) itu banyak, bukan ke Pak Amien saja. Jadi nggak ada kaitannya bahwa itu terima, apalagi ke Pak Amien," ujar Soetrisno.
