Kisruh DPD

Gugatan GKR Hemas Ditolak PTUN, Kuasa Hukum: Masyarakat Bisa Langgar Putusan MA

Dia menilai, permohonan itu bukan gugatan karena dianggap bukan sengketa pribadi antara pimpinan DPD.

Gugatan GKR Hemas Ditolak PTUN, Kuasa Hukum: Masyarakat Bisa Langgar Putusan MA
Fitri Wulandari
Sidang putusan terkait gugatan yang diajukan oleh pimpinan DPD RI Gusti Kanjeng ratu (GKR) Hemas serta beberapa anggota DPD RI lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Sentra Primer, Jakarta Timur, Kamis (8/6/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan perkara pengambilan sumpah pimpinan DPD yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO) oleh Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung, Suwardi.

Kuasa Hukum GKR Hemas, Andi Irman Putra Sidin, mengaku kecewa atas putusan itu.

Sebab, dia mengharapkan melalui putusan PTUN menjadi momentum perbaikan pengadilan untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya menghormati keputusan MA.

Dia menilai, permohonan itu bukan gugatan karena dianggap bukan sengketa pribadi antara pimpinan DPD.

Tetapi ini, persoalan bangsa, di mana putusan MA yang dilakukan dengan pemanduan pengambilan sumpah dan namanya pemanduan pengambilan sumpah ini menentukan.

"Perkara ini sebenarnya 1000 tahun lagi tidak ada, MA membatalkan keputusan presiden sudah biasa, tetapi hakim membatalkan tindakan ketua, wakil ketua itu memang 1000 tahun lagi tidak ada dan 1000 tahun sebelumnya belum ada," kata dia ditemui di gedung PTUN DKI Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Semula, dia berharap, melalui putusan itu diharapkan PTUN menorehkan sejarah siapapun tunduk atas nama hukum.

Memperingatkan siapapun itu, tunduk pada putusan MA.

Namun, tampaknya putusan pengadilan hari ini memproteksi MA di situ bahwa pemanduan pengambilan sumpah itu tidak boleh jadi objek gugatan di situ.

"Jadi arah putusan ini datang dari permohonan mau diarahkan menjadi konflik pengadilan yang kemudian menjadi perlebar spektrumnya. Sebenarnya dimana-mana negara hukum spektrum konfliknya itu harus diminimalisir agar tidak menimbulkan dampak kemana-mana. Namun nampaknya putusan PTUN hari ini belum mengarah ke sana," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved