TOPIK
Kisruh DPD
-
Komisi Yudisial (KY) menjadi juru kunci untuk memeriksa dan menguji legalitas penuntunan sumpah pimpinan DPD RI 2017-2019.
-
Tidak ada kudeta sama sekali karena ini proses politik yang biasa yang sama-sama toh juga yang bekerja
-
Kami harap begitu. Ini sebuah pengakuan bahwa sahnya kepemimpinan yang sekarang
-
Nono pun secara percaya diri menyebut wajah peradilan di Indonesia memang berpihak pada keadilan.
-
Dia menilai, permohonan itu bukan gugatan karena dianggap bukan sengketa pribadi antara pimpinan DPD.
-
Penolakan tersebut berdasarkan pertimbangannya bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan MA
-
Pengadilan Tata Usaha Negara diminta untuk membatalkan proses pelantikan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
-
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) rencananya menggelar sidang putusan gugatan atas pengambilan sumpah pimpinan DPD
-
Gugatan yang diajukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan beberapa anggota DPD itu akan digelar di Gedung PTUN, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
-
Berdasarkan pemantauan, karangan bunga itu diletakkan di depan kantor PTUN DKI Jakarta.
-
Laode Ida meminta anggoa anggota DPD RI yang tidak mengakui kepemimpinan DPD dibawah Osman Sapta Odang segera keluar.
-
Nurmawati Dewi Bantilan (Sulawesi Tengah) dan Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat), menyambangi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara
-
Sudarsono mengatakan 26 anggota tersebut kemungkinan berada di daerah dan belum sempat tandatangan atau memang tidak bersedia
-
Kendati kubu GKR Hemas tidak datang ke rapat paripurna, namun rapat paripurna tetap kuorum.
-
Baik GKR Hemas maupun Farouk Muhammad tidak terlihat batang hidungnya di rapat.
-
"Kami minta agar presiden tidak melibatkan DPD lagi hingga ada putusan tetap dari penegak hukum,"
-
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional (PBHI) akan melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial (KY).
-
"Kami meminta seluruh kementerian tidak menghadiri DPD RI di bawah pimpinan OSO,"
-
Terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2017-2019 mendapat pertentangan. Sejumlah
-
Sekelompok warga di Yogyakarta, Rabu (5/4/2017) kemarin menggelar aksi di kantor DPR RI, di Jalan Kusumanegara.
-
Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi kisruh yang terjadi di DPD RI. Namun JK hanya meminta masalah ini diselesaikan secepatnya agar tidak ber
-
GKR Hemas mengaku hal tersebut tidak terkait mempertahankan kekuasaan. Tetapi, ia mengingatkan politik harus tunduk pada hukum.
-
Senator Lampung Anang Prihantoro mempertanyakan pelantikan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) oleh Mahkamah Agung (MA).
-
Terpilihnya Oesman Sapta Odang atau OSO sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendapat banyak tanggapan.
-
Seusai menerima laporan atas kasus pengeroyokan yang terjadi di ruang sidang DPD, Polda Metro Jaya akan segera melakukan tindakan.
-
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tidak ingin menanggapi permasalahan yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
-
Ketaatan anggota DPD terhadap UU dan Tatib yang mengatur tata cara pemilihan perlu dipertanyakan
-
Kekuasaan telah membuat anggota DPD gelap mata, nekat dan tanpa malu mempertontonkan tindakan yang tidak terpuji.
-
Tata Tertib no 3 tahun 2017 menurut pimpinan sidang menyesuaikan dengan putusan MA. Terdapat perubahan pada lima pasal.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
