Begini Strategi Bappenas Agar Pemidahan Ibu Kota Hemat Biaya

Laporan wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menggodok wacana pemindahan ibu kota negara.

Dalam kajiannya, Bappenas mencari cara agar pemindahan ibu kota hemat biaya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan satu cara ibu kota bisa pindah dengan biaya murah, jika pihak swasta dilibatkan.

Sehingga, APBN tidak perlu banyak dikeluarkan untuk membangun gedung dan infrastruktur penunjang di ibukota yang baru.

"Kita cari skema dimana keterlibatan sektro swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN akan sangat minimum," ujar Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Agar pihak swasta tertarik untuk membangun ibukota, pemerintahan akan menyiapkan sejumlah insentif.

Satu penawarannya adalah tanah kosong untuk pembangunan pusat pemerintahan.

"Ya dikasih insentif," ujar Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu pun yakin pihak swasta akan tergiur mendapat tawaran lahan kosong.

Dalam skemanya pemerintah akan bekerjasama dengan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kalau dikasih tanah masa enggak mau," kata Bambang.

Seperti diketahui, wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin.

Kemudian, wacana itu muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini dengan meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.