Presiden Bisa Keluarkan Partai Koalisi yang Tidak Niat Mendukung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya hak untuk mengevaluasi para partai pendukung.

Jika para partai tidak sepenuhnya mendukung, Presiden kata Hasto bisa mengeluarkan dari koalisi pemerintahan.

"Ketika partai yang menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi hanya setengah-setengah presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hasto memaparkan PDIP Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong.

Pasalnya hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Presiden untuk melakukan evaluasi.

"Kecuali PDI Perjuangan diminta pertimbangannya tentu kita baru akan memberikan pertimbangan," kata Hasto.

Sebelumnya Hasto juga meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bersikap tegas memberikan dukungan.

Jika tidak ingin, Hasto memberi saran agar PAN keluar dari koalisi.

"Kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun kami akan hormati," papar Hasto.

Untuk diketahui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tidak mendukung keberadaan Perppu terkait pembubaran ormas. Alasannya Perppu tersebut tidak diperlukan.

"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan perppu?," kata Zulkifli Rabu (12/7/2017).

Sebagai tambahan PAN mendapat jatah satu menteri di dalam kabinet.

Azman Abnur yang menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diisukan akan terkena reshuffle dan digantikan oleh Teten Masduki.