Rabu, 8 April 2026

Rekrutmen CPNS dan Kepolisian, Sektor Terkorup Menurut Masyarakat

Rekrutmen CPNS dinilai terkorup karena 56 persen masyarakat menyatakan jika mereka pernah diminta uang secara ilegal

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Pemaparan hasil Survey Nasional Anti Korupsi 2017 di Istana Room 2, Hotel Sari Pan Pacific Lantai 4, Jl. MH Thamrin No 6, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survey Nasional Anti Korupsi Tahun 2017 dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Polling Center, di Hotel Sari Pan Pacific Lantai 4, Jl. MH Thamrin No 6, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

"Rekrutmen CPNS dan Kepolisian merupakan sektor terkorup menurut masyarakat," ujar Heny Susilowati, Peneliti Polling Centre.

Ia menambahkan jika survey ini menggunakan indikator dimana ada permintaan uang dari pihak tertentu pada masyarakat terkait dengan pelayanan dalam sektor yang disurvey.

"Sektor pendaftaran PNS dinilai sebagai sektor terkorup, sementara Kepolisian sebagai sektor terkorup selanjutnya," ujar Heny.

Rekrutmen CPNS dinilai terkorup karena 56 persen masyarakat menyatakan jika mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini.

Menurut Febri Hendri, peneliti ICW, ada 2 hal yang menyebabkan hasil ini wajar.

Pertama, diduga karena sektor rekrutmen CPNS ini sering atau banyak berhubungan dengan masyarakat.

Kedua, warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun lalu berkontribusi besar pada tahun ini, meski ada perbaikan dalam sistem rekrutmen melalui penggunaan Computer Assisted Test (CAT).

Selain itu, sebesar 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan Kepolisian juga menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tak resmi.

"Perlu diingat jika hasil survey ini sangat objektif dan berdasarkan background atau persepsi masing-masing masyarakat," ujar Febri.

Survey ini dilakukan kepada 2.235 orang di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, 212 desa/kelurahan dalam periode April-Mei 2017.

Bertatap muka, dari rumah ke rumah dengan menggunakan tablet/perangkat genggam dilakukan oleh peneliti survey anti korupsi tahun 2017 ini.

Teknik sampling Multistage Random Sampling dengan Probability Proportional to Size digunakan dalam survey ini, dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Hadir dalam acara ini Tim Peneliti Survey Polling Centre-ICW; Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK; dan Yanuar Nugroho, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved