Breaking News:

UU Pemilu

PAN Sudah Menghitung Risiko Soal PT Berseberangan dengan Pemerintah

Elite PAN sudah masak mempertimbangkan atas sikap mereka bertentangan dengan Pemerintah terkait ambang batas pemilihan presiden.

Editor: Y Gustaman
Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Empat fraksi, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN lakukan aksi Walk Out dari rapat paripurna DPR, Kamis (20/7/2017). TRIBUNNEWS.COM/AMRIYONO PRAKOSO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elite Partai Amanat Nasional sudah masak mempertimbangkan atas sikap mereka bertentangan dengan Pemerintah terkait ambang batas pemilihan presiden.

"PAN sudah menghitung jika berbeda dengan koalisi pemerintah dan ini menyangkut hidup matinya partai. Saya kira tidak masalah," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Minggu (23/7/2017).

PKB menghargai sikap PAN yang menolak usulan pemerintah dan mayoritas partai pendukung pemerintah terkait ambang batas 20 persen.

Di rapat paripurna pembahasan RUU Pemilu, PAN mengusung presidential treshold 0 persen. Anggota Fraksi PAN memutuskan walk out sebelum voting.

Hasil rapat paripurna tersebut mayoritas fraksi mensepakati presidential treshold 20 persen, atau perolehan suara nasional 25 persen untuk Pilpres 2019.

Menurut Cak Imin ambang batas Pilpres sudah diputuskan melalui mekanisme yang sah, dan semua pihak harus menghargai hal itu.

PKB sendiri awalnya tidak setuju dengan usulan 20 persen, dan mengusung angka 10 persen. Belakangan PKB berubah sikap.

"Karena (pembahasan) udang-undang ini berlarut, kita dukung supaya putus. Apapun punya risiko, kita harus bersama pemerintah," ia menambahkan.

"Kalau ada yang berbeda pandangan, maka ada satu jalur lagi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. MK-lah yang nanti memutuskan apakah konstitusional atau inkonstitusional," kata dia.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved