200 Orang Jemaah First Travel Mengadu Kepada DPR, Ada yang Menangis Saat Berkeluh Kesah

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 200 orang korban biro perjalanan umroh First Travel mendatangai DPR RI.

Mereka diterima Fraksi PPP yakni Achmad Mustaqim dari Komisi VI dan Muchlisin dari Komisi VIII.

Kepada anggota dewan tersebut para jemaah secara bergiliran menyampaikan keluhan dan kekecewaannya gagal berangkat umroh dan menjadi korban First Travel.

Beberapa dari mereka bahkan ada yang menangis saat menyampaikan unek-uneknya tersebut kepada anggota DPR.

Baca: Bos First Travel Jaminkan Rumah dan Mobil Mewahnya Karena Punya Utang Rp 80 Miliar

Satu warga menjadi korban first travel yakni Sarah.

Warga asal Kudus tersebut menceritakan empat orang keluarganya yang menjadi korban janji palsu keberangkatan umroh.

‎"Saya kena 17, 5 juta per orang, total 4 orang jadi 70 juta, agen ngambil 700 ribu. Saya lewat agen di Ciputat," ujar Sarah.

Baca: First Travel Bisa Dipidana Atas Dugaan Penggelapan Paspor Milik Calon Jemaah Umrah

Menurut Sarah, awalnya dia mendapat info soal First Travel dari Facebook dan aplikasi pesan instan Whatsapp‎.

Dia sudah mulai curiga terhadap biro perjalanan, karena kuitansi pelunasan pembayaran baru diberikan 3 bulan setelah pelunasan.

"Ternyata saya udah curiga saya pelunasan Februari 2016, dikasih kuitansi Mei 2016," katanya.

Baca: Bos First Travel Punya Utang Kepada Sejumlah Hotel di Arab Saudi Sebesar Rp 24 Miliar

Sarah mengatakan dirinya hanya ingin meminta pertanggungjawaban First Travel dan Kementerian Agama.

Ia sudah berhati-hati memilih biro perjalan berizin, namun tetap tertipu.

"Saya tanya, First Travel sudah setor ke Kemenag belum. Karena apa, tuntutan kita cuma berangkat atau refund. Gitu aja," katanya.

Apa yang dialami Sarah tidak jauh berbeda dengan korban lainnya, salah satunya Abdul Hamid.

Warga asal Madura tersebut mengaku orangtuanya menjadi korban First Travel.
Kedatangannya ke DPR dengan harapan besar, yakni adanya penggantian uang atau kepastian keberangkatan.

"DPR ini benteng akhir yang bisa mengakomodir kepentingan jemaah. DPR harus berikan solusi yang konkret lah. Harus ya. Mohon kasian jemaah ini ya pak ya. Saya minta kepastiaannya," katanya.