Tragedi Kemanusiaan Rohingya
Tito: Kasus Rohingya Tak Ada Kaitannya dengan Agama, Digunakan untuk Bikin Sentimen Anti-Jokowi
Tito mengungkapkan, sudah ada analisa di media sosial, yang mengaitkan antara kasus Rohingya dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat Indonesia waspada mengenai isu Rohingya yang beredar di media sosial.
Tito berpandangan, kasus penindasan terhadap warga muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar, tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Tito meminta masyarakat waspada dengan isu yang tersebar luas di Indonesia.
Sebab, isu permasalahan kemanusiaan warga Rohingya, malah digunakan untuk memanas-manasi sentimen masyarakat Islam di Indonesia.
Tito mengungkapkan, sudah ada analisa di media sosial, yang mengaitkan antara kasus Rohingya dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia, untuk antipati kepada pemerintah," ungkap Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).
Baca: Dari Tiga Tembakan ke Toyota Avanza, Hanya Ditemukan Satu Proyektil
Tito menerangkan, ini merupakan gaya lama. Sebagai contoh, bagaimana isu pemilihan gubernur DKI Jakarta dikaitkan untuk menyerang Pemerintahan Joko Widodo.
"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist," ujar Tito.
Karena, isu Rohingya ternyata dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Yang dibahas bukan isu permasalahan pelanggaran hak asasi manusia-nya.
"Ini ya, isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi, lebih besar daripada isu soal kemanusiaan," jelas Tito.
Di media sosial terutama Twitter, ucap Tito, hal itu sudah mulai terlihat. Karenanya, Tito meminta masyarakat untuk waspada menanggapi isu Rohingya yang dibelokkan untuk menyerang pemerintah.
"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng, untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah. Padahal, pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," papar Tito.