Begini Rencana Pemerintah Hadapi Banjir Hingga Erupsi Gunung Agung

Mengambil langkah cepat dalam penanggulangan terjadinya bencana alam di wilayah Indonesia, Menko PMK Puan Maharani mengadakan Rakor Tingkat Menteri (RTM) Tentang Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor, serta erupsi Gunung Agung Bali, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan ini turut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menteri PPPA Yohana Yembise, Kepala Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengawali RTM ini, Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan bahwa pada akhir tahun dan menjelang awal tahun hampir seluruh wilayah Indonesia rentan terjadi bencana alam.

“Desember, Januari dan Februari merupakan puncak musim penghujan, oleh sebab itulah pertemuan ini kami adakan untuk menanggulangi bencana banjir dan longsor, serta menangani erupsi gunung Agung yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan.

Untuk antisipasi bencana banjir dan tanah longsor, tambah Puan, sudah disiapkan dan pemerintah pusat akan menghimbau seluruh kepala daerah untuk bisa mengantisipasi wilayah masing-masing dalam rangka puncak musim hujan.

“Intinya Rakor ini mempersiapkan setiap kementerian dan lembaga akan persiapan mereka terkait antisipasi bencana banjir dan longsor,” ungkap Puan.

Ditemui selepas acara, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengungkapkan sampai saat ini, terkait bencana banjir dan tanah longsor, pemerintah telah mengeluarkan dana hingga 320 Miliar Rupiah.

“Dalam langkah kesiap siagaan dalam menanggulangi banjir dan longsor, sampai saat ini kami telah mengeluarkan Dana Tanggap Darurat banjir dan tanah longsor hingga 320 M. Secara keseluruhan, pemerintah sudah menanggulangkan Dana Tanggap Bencana mencapai 2 Triliun Rupiah,” ujar Willem.

Jakarta Tanggap Bencana Alam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir mengungkapkan bahwa memasuki musim Hujan, dirinya akan mulai menerapkan operasi Siaga Ibukota.

“Kita akan memulai operasi Siaga Ibukota. Kita sudah mengumpulkan sekitar 50ribu aparat pemerintah yang bertugas dan menginstruksikan mereka melakukan tiga langkah utama,” ujar Anies.

Tiga langkah utama tersebut, tambah Anies, yakni pertama aparat harus dalam posisi Siap, kedua harus Tanggap, dan ketiga Galang.

“Tiga kata kunci ini dipegang untuk seluruh aparat. Posisi siap maksudnya posko di seluruh DKI Jakarta sudah dalam keadaan siap dan bila ada tanda-tanda bencana maka harus tanggap, segera bergerak, segera melaporkan. Dan Galang artinya mengumpulkan semua sumber daya yang ada termasuk pemerintah dan masyarakat,” ungkap Anies.

Anies juga mengaku pemerintah DKI Jakarta telah memiliki koordinasi langsung dan monitoring selama 24 jam yang terdiri dari seluruh aparat sehingga bisa bertindak kapan. Program ini bernama Siaga Ibukota.

“Siaga Ibukota ini akan melaporkan secara langsung selama 24 jam. Misalnya saja kalau ada tanda-tanda kenaikan air itu akan langsung diantisipasi,” terang Anies.

Tindakan Pemerintah Hadapi Erupsi Gunung Agung

Menurut Menko PMK Puan Maharani, bencana alam erupsi gunung Agung akan ditangani secara baik berkat persiapan-persiapan yang dilakukan instansi pemerintah terkait.

“Prioritas yang dilakukan berkaitan dengan peralatan, Kementerian PUPR sudah menyiapkannya, logistik juga sudah disiapkan oleh pihak BNPB, Kemensos sudah siap akan ketersedian makanan. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan pariwisata kami berharap tidak akan terjadi penurunan investasi kepariwisataan,” ujar Puan.

Sedangkan soal dana, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengungkapkan sampai sana ini pemerintah telah menyalurkan dana hingga 2 Miliar Rupiah.

“Untuk gunung agung saat ia dinyatakan siaga darurat, kita sudah menyalurkan dana hingga 2 Miliar. Kita juga sudah menyiapkan 7,5 Miliar Rupiah apabila diperlukan. Pada prinsipnya dukungan anggaran tidak perlu dikhawatirkan,” ujar Willem.

Terkait penanganannya, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa rencana.

“Penangan pengungsi sudah dilakukan secara baik sesuai arahan Presiden. Jadi mulai dari kebutuhan makanan, air bersih, termasuk pemukiman yang layak telah disiapkan,” ujar Willem.

Jika kedepannya dihadapkan dengan kemungkinan terburuk, ungkap Willem, pemerintah pun telah menyiapkan rencana khusus.

“Dihadapkan pada situasi yang tidak pasti seperti ini, pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat, kementerian/lembaga termasuk masyarakat dan dunia usaha, kami telah merencanakan operasi bagaimana menetralisirkan wilayah bencana, penetapan radius daerah bahaya, sistem peringatan dini yang lengkap, dan sistem komunikasi antara pos pengamanan dengan posko dan masyarakat. Intinya kami sudah menyiapkan skenario yang jelas,” tutup Willem. (*)