Jokowi Ungkap Alasan Ajukan KSAU Sebagai Calon Panglima TNI

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Presiden Joko Widodo ungkap alasan dirinya mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI kepada DPR.

"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," ujar Presiden disela-sela peninjauan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, Kabupaten Bandung, Senin (4/12/2017).

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan, pengajuan Marsekal Hadi Tjahjanto telah sesuai mekanisme yang diatur terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

"Ini kan mekanisme normal ya karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo segera memasuki masa pensiun di Maret yang akan datang, sehingga ada mekanisme dan kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu dan mekanisme itu yg kita ikuti, dan kita mengajukan Pak KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR untuk mendapatkan persetujuan," ucap Presiden Jokowi.

Baca: Bila Jadi Panglima TNI, DPR Minta Marsekal Hadi Fokus Soal Ini

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, pihaknya akan langsung menggelar rapat pimpinan DPR RI yang salah satu agendanya membahas pengajuan nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Menurutnya, setelah rapim surat pengajuan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto akan dibahas dalam badan musyawarah DPR, sebelum fit and proper tes dilakukan Komisi I DPR.

"Dalam surat itu juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak lama," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, sebelum masa sidang tahun ini habis. Supaya Hadi Tjahjanto bisa dilantik setelah disetujui DPR.

Diketahui tanggal 13 Desember 2017 sudah memasuki masa reses.

"Kami harapkan mudah-mudahan bisa begitu. Nanti tentu akan kami kordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada dalam bamus untuk mengagendakan," kata Fadli.