Korupsi KTP Elektronik
KPK Akan Bongkar Keterlibatan Politikus PDIP Lewat Nazaruddin
"KPK bekerja atas hukum, hukum pembuktian, penyebutan nama memerlukan kehati-hatian," kata Saut.
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor.
Keterangan Nazaruddin ini diperlukan untuk membongkar keterlibatan sejumlah pihak.
Baca: Wali Kota Tegal Siti Masitha Siap Duduk di Kursi Pesakitan
Termasuk politikus PDIP yang namanya hilang dalam dakwaan Setya Novanto.
"Memang sejauh yang bersangkutan (Nazaruddin) memberikan keterangan yang diperlukan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (15/12/2017).
Dikonfirmasi atas hilangnya tiga nama politikus PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey dalam dakwaan Setya Novanto, Saut menjawab diplomatis.
Baca: Susun Eksepsi, Kuasa Hukum Temui Setya Novanto di Tahanan
Menurutnya, pihaknya harus berhati-hati dalam mencatumkan nama-nama orang yang diduga kecipratan uang korupsi e-KTP ke dalam surat dakwaan.
"KPK bekerja atas hukum, hukum pembuktian, penyebutan nama memerlukan kehati-hatian," kata Saut.
Saut menambahkan penyidik perlu mengumpulkan bukti-buti untuk menguatkan semua hal yang menjadi fakta persidangan.
Baca: KPK Tetap Dalami Keterlibatan Tiga Politikus yang Namanya Hilang di Dakwaan Setya Novanto
Mengenai keputusan menghadirkan Nazaruddin di persidangan, Saut menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.
Penyidik, lanjut dia, dapat mempertimbangkan penting apa tidaknya keterangan Nazaruddin dalam sidang.
Baca: KPK Siap Bongkar Bukti Keterlibatan Setya Novanto
"Tentu kalau memang pertimbangan penyidik perlu akan dihadirkan dan dimintai keterangan yang bersangkutan," kata Saut.
Diketahui Nazaruddin merupakan salah satu saksi perkara korupsi e-KTP yang dianggap paling frontal dalam memberi keterangan membongkar aliran dana dan para penerima uang panas hasil korupsi e-KTP.
Nazaruddin percaya KPK dapat merangkai fakta hukum menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menjerat pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek e-KTP tersebut.
"Yang penting saya udah beritahukan semua. Si A, si B, si C sudah semua. Kami percayakan sama KPK," kata Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.
