Pengurus Golkar di Bawah Kepemimpinan Airlangga Harus Bersih Dari Orang yang Tersangkut Kasus E-KTP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar di bawah kepemimpin Airlangga Hartarto harus mampu dicitrakan sebagai partai yang bersih.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan memperbaiki citra suatu partai politik amat sulit, daripada membangun image baru dari sebuah partai politik baru.

Baca: Panitia Munaslub Pastikan Tidak Ada Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar

Secara konseptual, citra kurang baik sulit diubah karena sudah melekat di masyarakat.

Tampilnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menjadi titik permulaan yang sangat baik membangun Golkar "baru" dengan branding baru yaitu, Golkar Bersih.

"Sebagai branding baru, yaitu Golkar "bersih", kepegurusan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto harus mampu memulihkan citra Golkar yang kurang baik selama ini," katanya.

Baca: Aziz Syamsuddin Serahkan Soal Jabatan Ketua DPR Kepada Airlangga Hartarto

Sebab, sudah jamak elit partai ini terlibat tindak pidana korupsi.

Terakhir, Ketua Umumnya, Setya Novanto berstatus tahanan di KPK karena diduga kuat terlibat korupsi proyek E-KTP.

Karena itu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap Golkar harus diawali dari rekam jejak para elit partai yang duduk di jajaran susunan pengurus yang dibentuk pada Munaslub yang diselenggarakan pekan depan di Jakarta.

Paling tidak ada enam hal yang harus diperhatikan untuk melihat rekam jejak para pengurus Golkar ke depan.

Baca: Istri Setya Novanto Nangis di Persidangan, Netizen Malah Gagal Fokus pada Jam Tangan Mewahnya

Pertama, kepengurusan bebas dari nama yang pernah disebut terkait tindak pidana korupsi, termasuk dengan kasus E-KTP.

Kedua, kepengurusan tidak melibatkan mereka yang memainkan atau berada di dua kutub komunikasi politik yang berbeda.

Misalnya, awalnya menolak Munaslub, berubah menjadi pendukung Munaslub.

"Dalam bahasa sehari-hari disebut, "pagi tahu, sore sudah tempe"," ucapnya.

Ketiga, kepengurusan harus terhindar dari mantan napi, baik itu napi karena perilaku tak terpuji secara moral maupun dari tindakan dugaan tindak pidana korupsi, utamanya kasus E- KTP.

Keempat, hindari kepengurusan berdasar kekuatan uang.

Baca: Pengamat Nilai Ada Deal Politik Di Balik Cepatnya Penentuan Airlangga Gantikan Setya Novanto

Sebab, jika mereka ada di dalam kepengurusan kelak akan mempraktekan politik pragmatis dan transaksional yang akan menimbulkan masalah Golkar ke depan.

Jadi, semua jajaran kepengurusan benar-benar harus berintegritas kukuh.

Seperi kata pepatah, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas (tetap berada pada pendirian semula).

Keenam, kepengurusan harus mencerminkan kaderisasi yang menunjukkan komitmen, rekam jejak teruji, muncul dari arus bawah, memiliki soliditas seperti batu karang yang teguh, dan mempunyai idealisme semangat kekaryaan.

Untuk itu, setelah Munaslub, Golkar harus menyusun struktur kepengurusan yang benar- benar baru, kredibel, terpecara dan terutama tidak berpotensi tersangkut kasus E- KTP.

"Jika pengurus yang berpotensi atau tersangkut kasus E-KTP masih bercokol, dipastikan sangat berat merecover image apalagi menaikan elaktabilitas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," katanya.

Selain itu, untuk membangun Golkar bersih tersebut, sebaiknya Golkar tidak lagi mengusung kader berpotensi diduga atau sudah diduga (tersangka atau terdakwa) atau apalagi terlibat korupsi (terpidana korupsi), pada pilkada 2018 dan Pileg 2019. Siapapun itu.

Ketujuh, kepengurusan Golkar harus diisi generasi muda potensial untuk membangun Golkar bersih dan kuat serta mampu menjawab tantangan melenial di era digital yg sangat kompetitif.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, Munaslub harus mampu memunculkan Golkar dengan "wajah menawan".

"Golkar baru Golkar bersih,Golkar generasi muda,Golkar Jaman Now," katanya.