Pertarungan Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil, dan Deddy Mizwar Mendapat 'Tiket' Pilkada Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018, partai politik (parpol) atau koalisi parpol minimalnya harus mengantongi 20 persen dari 100 kursi di DPRD Jawa Barat.

Syarat lain, partai politik bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur jika mengantongi 25 persen perolehan suara Pileg 2014 lalu.

Baca: 2017 Sebagai Tahun Bersih-bersih, MA Sebut 2 Hakim dan Seorang Panitera Nakal Berhasil Ditangkap KPK

Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016.

Di Jawa Barat satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon sendirian, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan modal 20 kursi di DPRD Jawa Barat.

Namun, hingga kini partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut belum mengumumkan calonnya.

Baca: Permohonan Berobat Dikabulkan Hakim, Pengacara: Sakitnya Setya Novanto Bukan Imajinasi

Pada 13 Desember lalu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan mengumumkan pasangan calon sebelum pendaftaran dibuka pada 8 Januari mendatang.

Partainya berkeinginan mengusung pasangan calon yang berasal dari kader PDIP sendiri dan non kader.

Namun, ia tidak menyebutkan siapa yang akan diusung menjadi Calon Gubernur di Jawa barat.

Sementara itu, untuk pasangan yang diusung koalisi partai, baru pasangan Mayjend TNI (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang punya modal untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018.

Baca: ICW Sebut Presiden Jokowi Galau Dalam Menjalankan Agenda Pemberantasan Korupsi

Pasangan tersebut diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Koalisi tersebut mengantongi 27 kursi atau lebih dari 20 persen kursi di DPRD Jawa Barat.

Dengan bergabungnya PKS sengan koalisi yang dibangun Gerindra, otomatis partai yang kini dinahkodai Sohibul Iman tersebut melepas dukungan untuk Deddy Mizwar.

Padahal Deddy Mizwar alias Demiz sejatinya bukan orang jauh PKS.

Baca: Alasan Jokowi Sekarang Tidak Hanya Beri Hadiah Sepeda Tetapi Juga Modal Usaha

Mantan bintang film itu, adalah Wakil Gubernur yang mendampingi kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat saat ini, Ahmad Heryawan.

Sebelumnya Demiz sempat digadang-gadang untuk didampingi kader PKS, Ahmad Syaikhu.

Belakangan Demiz memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrat, seiring partai tersebut mendeklarasikan dukungannya untuk sang Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelahnya, PKS, Partai Gerindra dan PAN memutuskan untuk berkoalisi.

Hal itu membuat Demiz sendirian, hanya bermodal 12 kursi yang dimiliki Partai Demokrat, ia masih kekurangan 8 kursi.

Sementara itu, Ridwan Kamil yang juga berminat maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, baru saja ditinggalkan Partai Golkar.

Selasa (26/12/2017), ia mengklaim masih didukung Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dengan dukungan dari koalisi partai tersebut, Ridwan Kamil mengantongi 21 kursi dan posisinya untuk mendapat tiket dalam Pilgub Jawa barat 2018 masih aman.

Namun, koalisi partai yang mendukung Ridwan Kamil tersebut bisa dikatakan masih belum kokoh.

Alasanya pendamping Ridwan Kamil untuk maju Pilgub Jawa Barat masih belum ditentukan.

Baca: Ini Kader PDI Perjuangan yang Didorong Jadi Pimpinan DPR

Sebelumnya, Partai Golkar berminat untuk menjodohkan Wali Kota Bandung itu dengan kadernya, Daniel Muttaqien.

Namun perjodohan itu batal seiring dicabutnya dukungan Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Romahurmuziy, hari ini, meminta Ridwan Kamil untuk segera mengumumkan Calon Wakil Gubernurnya.

Hal tersebut menurut pria yang akrab disapa Romi mempengaruhi komitmen partai-partai koalisi pendukung Ridwan Kamil.

Sebelumnya bahkan Sekjen DPP PPP, Arsul Sani, sempat meminta dukungan untuk Kang Emil dievaluasi.

Partai Golkar yang memutuskan untuk meninggalkan Ridwan Kamil, akhirnya memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri, Dedi Mulyadi.

Partai yang berminat untuk mendukung Dedi Mulyadi di antaranya Partai Hanura.

Pada 5 November lalu, Ketua DPD Partai Hanura, Aceng Fikri menyebut partainya siap mendukung Dedi Mulyadi asalkan ia diterima sebagai pendampingnya.

Jika koalisi Golkar - Hanura jadi terbentuk, maka kursi yang bisa dikumpulkan gabungan partai tersebut mencapai 20 atau sesuai syarat minimal pengusungan.

Namun demikian modal yang minimalis tersebut, sangat rentan untuk membuat Dedi Mulyadi kandas karena sangat bergantung dengan dukungan dari Partai Hanura.

Dengan kondisi tersebut, Dedi masih harus mengukuhkan dukungan dengan Partai Hanura, serta mencari dukungan dari partai lain agar ia tidak maju dengan modal minimal.

Sementara Demiz masih harus menarik partai lain untuk mendukungnya, agar memenuhi syarat pencalonan.

Ia harus melakukan hal itu, dengan kondisi semua partai kecuali PDIP, sudah menentukan Calon Gubernurnya masing-masing.

Sementara Emil masih harus mengokohkan koalisinya, antara lain dengan menggandeng pendamping yang bisa menyenangkan hati para pimpinan partai politik pendukungnya.

Ia adalah Calon Gubernur yang partai pendukungnya paling rawan dibajak kandidat lain.

Jika salah satu dari PKB dan PPP menarik dukungannya, maka mimpi Emil untuk maju di Pilkada Jawa Barat akan kandas.

Cara lain yang bisa dilakukan oleh ketiga kandidat tersebut adalah meyakinkan PDIP untuk memberikan dukungannya.

Hal itu tentunya tidak mudah dilakukan, mengingat ketiga bakal calon gubernur Jawa Barat tersebut bukan kader PDIP.

Ketiga kandidat itu juga harus sadar, bahwa PDIP adalah pemilik kursi terbanyak di Jawa Barat.

Posisi Jawa Barat dalam kancah perpolitikan nasional sangat signifikan, karena jumlah pemilihnya merupakan yang paling banyak se-Indonesia, yakni mencapai sekitar 32,8 juta.

Pertarungan dalam Pilkada Jawa Barat akan semakin ketat mengingat pemilih di Jawa Barat jumlahnya sangat signifikan dalam perhitungan suara nasional.

Untuk itu, PDIP sebagai tempat bernaung Joko Widodo pastinya akan memperhitungkan secara matang kemenangan dalam Pilkada Jawa Barat.

Siapa saja yang akan maju di Pilkada Jawa Barat, hal tersebut akan terbukti pada 10 Januari mendatang.
Dinamika saling menarik dukungan oleh para kandidat yang modalnya masih kurang, akan berakhir paling lambat 10 Januari 2018, saat pendaftaran peserta Pilkada 2018 ditutup.