Pakta Integritas Tak Perlu Jadi Alasan PKS Tolak Deddy Mizwar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun Politik 2018 dimulai dengan diunggahnya surat Pakta Integritas yang dibuat oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid dalam akun twitternya @hnurwahid Senin (1/1/2018) siang.

Dia menunjukkan surat itu ke akun twitter @Deddy_Mizwar_ dan saling memberikan pernyataan.

Dalam surat tersebut, tertulis empat poin kesepakatan Deddy kepada Partai Demokrat, yakni, siap menjadi anggota Partai Demokrat, siap menjadi calon gubernur Jawa Barat 2018-2023 menggerakkan mesin partai termasuk biayanya, siap memenangkan presiden dan wakil presiden yang diusung Demokrat, serta siap menerima arahan partai koalisi.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin angkat suara.

Dia meminta agar Pakta Integritas yang beredar tidak perlu menjadi alasan PKS menolak Deddy Mizwar dalam pencalonan kepala daerah di Jawa Barat.

Kata dia, Demokrat dan pimpinan PKS lainnya sudah sepakat untuk saling menerima putusan partai masing-masing dalam memilih pasangan calon untuk didaftarkan ke KPU daaerah.

"Tidak perlu ini menjadi alasan. Sebelumnya kan baik-baik saja. Demokrat sudah menghargai putusan PKS yang memilih Pak Sudrajat dan Ahmad Syaikhu," jelasnya saat dihubungi.

Baca: Ketika Deddy Mizwar dan Hidayat Nur Wahid Adu Argumen di Sosial Media

Amir tidak membantah kebenaran surat tersebut. Namun, dia menganggap surat itu adalah bukan hal yang luar biasa.

Dia menjelaskan, jika dirunut dari berdirinya Partai Demokrat, maka nama Deddy Mizwar merupakan salah satu pendiri partai.

Hal lain, kandidat Calon Gubernur Jawa Timur yang diusung Demokrat, Khofifah Indar Parawansa hingga saat ini tidak membuat Pakta Integritas tersebut.

Lebih lanjut, Pakta Integritas dibuat jika nantinya diperlukan oleh kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dalam membuat.

Penandatanganan surat akan disepakati bersama dan dihadiri oleh petinggi partai.

"Harus diingat juga, Pakta Integritas kan tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi, sah-sah saja," tandasnya.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid dalam twitternya mengatakan bahwa pengunggahan surat yang didapat olehnya dari dua orang terdekat Deddy Mizwar, hanya untuk menjawab dari permintaan "Naga Bonar" tersebut.

Baca: 37 Korban Jembatan Putus di Cariu, Satu di Antaranya Meninggal

"Kalau Bang Demiz tidak minta, tidak mungkin saya buka. Coba baca lagi cuitan yang dimulai oleh Bang Demiz siang ini," cuitnya.

Masih Dinamis
Pengamat Politik yang pernah menjadi Komisioner KPU, Ferry Kurnia mengatakan peta politik Jawa Barat masih sangat dinamis.

Apa yang saat ini sedang terjadi, sudah diprediksi olehnya. Bukan tanpa sebab, dia mengatakan, Pilkada Jawa Barat dapat menjadi dasar elektabilitas partai saat Pemilu 2019.

Sehingga, elit partai masih sangat berhati-hati untuk memilih.

"Panasnya sekarang-sekarang ini. Saat semuanya masih dinamis untuk mengusung pasangan calon. Partai-partai ini akan sangat hati-hati," kata dia saat dihubungi.

"Siapa yang bisa memenangkan Jabar, bisa memenangkan pilpres atau setidaknya, kemungkinan besar partainya akan terpilih di Pilpres," lanjutnya.

Pendaftaran pasangan calon pada 8-10 Januari 2018, diharapkan partai politk dalam waktu dekat sudah dapat memutuskan siapa saja calon yang akan diusung dan didaftarkan.

Baca: Warga Jepang Tuntut Apple Ganti Rugi Ponsel iPhone

Lain halnya dengan Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid yang menjelaskan dalam waktu dekat, masih banyak kemungkinan terjadi.

Belum adanya kesepakatan Ridwan Kamil untuk memilih wakilnya, mengakibatkan PKB membuka komunikasi dengan partai lain.

Pasalnya, masukan dari PKB untuk menjadi wakil seperti Maman Imanulhaq atau Syaiful Huda, masih belum direspon wali kota Bandung itu.

"Sampai sekarang kan masih sangat terbuka kemungkinan. Kami maunya yang terpilih ya kader dari PKB. Tapi, RK sampai sekarang belum memastikan," katanya.

Jika nantinya Ridwan Kamil tidak memilih calon yang diajukan PKB, bukan tidak mungkin, kata Jazilul, tawaran dari Deddy Mizwar dan Demokrat akan dipertimbangkan.

Dia juga tidak akan mempermasalahkan soal Pakta Integritas yang sedang diperbincangkan.

"Pakta itu kan urusan Demiz dengan Demokrat, partai lain tidak perlu urusan. Kami juga tidak akan mempermasalahkan itu nantinya kalau jadi dengan beliau di Jawa Barat," ucap Jazilul. (rio)