Berita KBR

Perhutanan Sosial Yang Tak Sesuai Harap

Reforma agraria menjadi agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo. Ada dua bentuk reforma agraria yang dijalankan: perhutanan sosial dan redistribusi

Perhutanan Sosial Yang Tak Sesuai Harap

Reforma agraria menjadi agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo. Ada dua bentuk reforma agraria yang dijalankan: perhutanan sosial dan redistribusi lahan.

Di Pemalang, Jawa Tengah, adalah salah satu pilot projek program perhutanan sosial. Tapi seperti yang dituturkan dua kelompok tani di sana, program tersebut tak berjalan mulus. Berikut kisah lengkapnya seperti dilansir dari Program Saga produksi Kantor Berita Radio (KBR).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, bertandang ke kelompok tani di Pemalang, Jawa Tengah. Di sini, dia, bakal memamerkan program pemerintah yang tengah digencarkan kepada publik dan jurnalis.

Program itu Perhutanan Sosial.

Bicara diatas panggung sederhana yang tak begitu tinggi –di kawasan Rest Area dan Wisata Balegandrung, Siti dengan bangga menyebut Perhutanan Sosial akan menggerakkan ekonomi petani dan membentuk komunitas bisnis baru.

"Sama seperti program lain, kita dalam era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini ingin meningkatkan dan membuatnya menjadi utuh lebih berarti lagi. Kenapa kita bilang utuh, karena perhutanan sosial bukan hanya akses kepada hutan yang diberikan dalam bentuk kerjasama antara Perhutani dengan kelompok tani, tetapi dia harus diberikan fasilitasi lainnya sehingga akan terbentuk komunitas bisnis baru di tingkat rakyat," ucapnya.

Perhutanan Sosial dalam pemerintahan Joko Widodo sesungguhnya bagian dari Program Reforma Agraria. Program ini masuk dalam agenda prioritas RPJMN 2015-2019. Ada dua jalan untuk mewujudkan reforma agraria; perhutanan sosial dan legislasi serta redistribusi lahan.

Untuk perhutanan sosial, pemerintah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar. Sedang legislasi-redistribusi disiapkan 9 juta hektar.

Dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga Kementerian BUMN, dibebani kewajiban mengawal jalannya perhutanan sosial. Dimana konkretnya, masyarakat akan dipinjami lahan untuk dikelola. Lamanya pinjaman itu 35 tahun.

Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, mencatat setidaknya ada sekitar 400 ribu hektar lahan perhutanan sosial yang bakal diberikan ke petani khusus di Pulau Jawa. Dirjennya, Hadi Daryanto, menyebut 200 ribu di antaranya sudah lolos verifikasi dan siap dikelola.

Halaman
123
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved