Kisruh Partai Hanura

Menkumham Janji Revisi SK Kepengurusan Hanura, Tapi Ini Syaratnya

Semula SK Kemenkumham tersebut diberikan kepada Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang.

Menkumham Janji Revisi SK Kepengurusan Hanura, Tapi Ini Syaratnya
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly meresmikan Festival Keimigrasian 2018 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018). Dalam acara tersebut, lelaki kelahiran Tapanuli Tengah 64 tahun lalu itu menegaskan bahwa pemerintah sangat gencar untuk mencegah Warga Negara Indoneisa (WNI) ke luar negeri secara ilegal. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan merevisi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurusan DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018.

Semula SK Kemenkumham tersebut diberikan kepada Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang.

Namun, pemberian SK itu saat partai yang berdiri pada 2006 itu mengalami konflik internal.

Sejumlah politisi Partai Hanura di kubu Daryatmo termasuk Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Syariffudin Sudding tidak tercantum di SK itu.

Hal ini, karena Sudding diberhentikan oleh OSO.

Baca: Orang Superkaya Dunia George Soros Sebut Facebook dan Google Ancaman Terbesar bagi Demokrasi

Nah, Yasonna akan merevisi SK itu dengan syarat kedua kubu yang bertikai segera melakukan rekonsiliasi.

Menurut dia, kedua kubu itu akan berkoordinasi membahas sejumlah hal termasuk kepengurusan.

"Nanti mereka akan duduk bersama tentu ada revisi dan lain-lain. Kami harapkan begitu. Dari hasil rekonsiliasi," ujar Yasonna, ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo, menilai Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurusan DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 yang diberikan kepada Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang, cacat hukum.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved