UU MD3

Polemik Pasal Penghinaan Terhadap Lembaga DPR, Ini Kata MKD

Menurut Dasco tanpa pasal tersebut sebenarnya MKD telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga marwah DPR‎

Polemik Pasal Penghinaan Terhadap Lembaga DPR, Ini Kata MKD
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ‎(MKD) Sufmi Dasco Ahmad berkomentar mengenai polemik pasal 122 huruf K, Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3) .

Pasal tersebut menjadi polemik karena dapat mempidanakan mereka yang menghina lembaga DPR.

Menurut Dasco tanpa pasal tersebut sebenarnya MKD telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga marwah DPR‎.

"Sebenarnya tanpa pasal itu pun, MKD sudah ada selama ini apabila ada yang memang pantas diproses secara hukum sudah kita jalani. Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan melalui rapat internal‎," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca: Menteri Yasonna: Tak Setuju UU MD3, Bawa Saja ke MK

Menurutnya pasal 122 huruf K bertujuan untuk memperkuat MKD. Pasal tersebut untuk mengusut mereka yang melemahkan marwah DPR. Misalnya yang menyebut DPR isinya rampok semua.

"Padahal kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kita anggap melemahkan marwah DPR," tuturnya.

‎Ia mengatakan pasal tersebut bukan untuk meredam kritik terjadap DPR. Lembaganya menurut Dasco sama sekali tidak anti kritik.

"‎Selama ini juga banyak masyarakat melakukan kritik. Kritik ilmiah itu enggak apa apa. Kita anggap itu proses demokrasi. Kita selama ini enggak pernah melaporkan. Padahal dengan pasal 119 saja itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi dasar MKD melakukan itu," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved