Pendidikan GOTOPIK
UU MD3
-
MK Wajibkan Keterwakilan Perempuan di Tiap AKD DPR, Pemohon: Ini Tonggak Sejarah Kesetaraan
Putusan MK soal AKD DPR disebut tonggak sejarah kesetaraan. Perempuan kini wajib terwakili di tiap komisi dan pimpinan dewan.
-
Khawatir Ada Kubu-kubuan di DPR, PDIP Sebut UU MD3 Tak Perlu Direvisi
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menilai, Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) tak direvis
-
Hak Imunitas DPR Dicabut, PDIP: Semoga Tidak Ada Hakim MK Jadi Anggota Dewan
MK mengabulkan gugatan uji materi UU MD3 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta perseorangan yakni Husdi Herman dan Yudhis
-
Uji Materi UU MD3 Dikabulkan, Kuasa Hukum: MK Mengeluarkan Keputusan Bersejarah
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagaian uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
-
MK Batalkan Kewenangan MKD Pidanakan Orang yang Rendahkan DPR
Kewenangan MKD mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR semula diatur dalam pasal 122 huruf l UU MD3.
-
PSI: UU MD3 Dibatalkan MK, Rakyat Menang
Surya mengapresiasi majelis hakim yang sempat menyebutkan keberadaan GOPAC (Global Organization of Parliamentarian Against Corruption).
-
MK Anulir Kewenangan DPR untuk Panggil Paksa Seseorang
Salah satunya, MK telah menganulir pasal yang mengatur kewenangan DPR untuk malakukan pemanggil paksa seseorang atau kelompok.
-
MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji Materi Undang-Undang MD3
"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman
-
Soal UU MD3, Yasonna Sebut Pemerintah Tidak Kalah dengan DPR
Saat pembahasan UU MD3, kata Yasonna, pemerintah sudah menyampaikan perkiraan
-
Lanjutan Sidang Uji Materi, PSI Hadirkan Keluarga Korban UU MD3
Frederik adalah tukang ojek yang tewas setelah bertabrakan dengan mobil anggota DPRD Maluku Tengah, Jimy G Sitanala.
-
Argumen DPR dan Pemerintah soal Revisi UU MD3 Lemah, PSI Yakin Menang
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu pihak yang mengajukan uji materi tersebut
-
Jaya Pertanyakan UU MD3 yang Juga Mengatur Soal Penyanderaan
Keputusan DPR RI yang menyusun dan mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus menuai pro dan kontra.
-
Kosgoro 1957 Berharap DPP Golkar Prakarsai Amandemen UU MD3
Agung menyarankan agar seluruh pihak menjaga prinsip check and balance dan menghindarkan undang-undang yang mengarah pada parliamentary heavy.
-
Jazilul Mengaku Tidak Sengaja Menyebut Cak Imin Sebagai Wapres dalam Pelantikan Wakil Ketua MPR
"Karena keseringan ngomong soal wapres-wapres itu saja," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/3/2018).
-
Penambahan Tiga Wakil Ketua Diharapkan Semakin Memperkuat MPR dalam Menghadapi Tahun Politik
"Dengan ditambahnya tiga pimpinan ini, bisa memperkuat MPR, apalagi menghadapi tahun-tahun politik,"
-
Usai Dilantik, Ahmad Basarah Berharap Bisa Memperkuat Peran MPR
Setelah sah dilantik sebagai wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar bertekad mengembalikan posisi dan peran strategis
-
Kata Cak Imin, PPP Enggan Menghadiri Pelantikannya
Saat disinggung mengenai ketidakhadiran PPP tersebut, Cak Imin enggan ambil pusing.
-
Fraksi PPP Tidak Hadiri Pelantikan, PKB: Muhaimin dan Romy Itu Keluarga, Tidak Ada Masalah
Saat menghadiri acara pelantikan itu, Karding mengaku akan melakukan komunikasi dengan fraksi tersebut.
-
Dilantik Sebagai Wakil, Basarah Berharap MPR Dapat Kembali Menyusun GBHN
Kami bertiga berharap dapat sekalian memperkuat peran MPR yang sangat strategis
-
Muzani Benarkan Tiga Wakil Ketua MPR yang Baru Menambah Beban Keuangan Negara
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua MPR yang baru saja dilantik, Ahmad Muzani membenarkannya.
-
Salah Ucap Doa Dalam Pelantikan Wakil Ketua MPR, Cak Imin Disebut Wapres
Peristiwa tersebut kemudian disambut tawa dan sorak sorai dari peserta dan pengunjung sidang.
-
Sah, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar jadi Wakil Ketua MPR
Dihadiri seluruh fraksi, kecuali fraksi PPP yang telah mengirim surat tidak hadir
-
Pasal di UU MD3 yang Dinilai Bisa Membawa Indonesia Kembali ke Jaman Orba
Pasal ini dinilai antikritik dan berpotensi praktik kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR
-
Formappi Sebut UU MD3 Hanya Bagi Bagi Jatah Semata
Ia menilai hal tersebut tidak memberi efek berarti pada kinerja DPR dan hanya dijadikan ajang pembagian jatah kursi
-
Sikapi Pasal 'Antikritik' Dalam UU MD3, Politikus PPP: Jangan Sampai Kembali ke Zaman Orde Baru
"MK sudah putuskan mencabut pasal kritikan kepada presiden. Jadi jangan sampai pasal ini multitafsir, kata merendahkan jelas masih sumir,"
-
Formappi: UU MD3 Menunjukkan Level Antiklimaks DPR yang Tidak Pernah Klimaks
"DPR sejak dilantik sampai 4 tahun kerja belum bisa menghasilkan hal yang berarti. Justru tahun ke-4 luncurkan UU MD3 diprotes publik."
-
4 DPC PMKRI Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK
Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap
-
Pimpinan MPR dan DPD Gelar Rapat Gabungan Bahas Penambahan Pimpinan
"Iya minta dikaji, suara banyak ke enam nanti kita bawa ke rapat rangkap kan kita bahas kalau sepakat semua iya kita selesaikan,"
-
Penambahan Kursi Pimpinan MPR Rawan Gugatan
"Kita potensi digugat orang, karena belum apa-apa juga dari fraksi PPP sudah menyampaikan surat,"
-
Penambahan Kursi Pimpinan MPR Untuk PKB Terganjal Protes PPP
Alasannya berdasarkan tafsir fraksi PPP bahwa jatah penambahan pimpinan yakni milik PDIP, Gerindra, PAN, bukan PDIP Gerindra, dan PKB.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved