Bahas Nasib PBB, KPU RI Gelar Rapat Pleno

KPU menggelar rapat pleno membahas mengenai putusan Bawaslu RI memenangkan permohonan sengketa dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Bahas Nasib PBB, KPU RI Gelar Rapat Pleno
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting (kiri), Viryan Azis (kedua kiri), Wahyu Setiawan (ketiga kiri), Hasyim Asyari (ketiga kanan), Pramono Ubaid Tantowi (kedua kanan), Ilham Saputra (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (2/10/2017). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membuka masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum serentak tahun 2019 selama 14 hari kalender, terhitung mulai hari selasa (3/10) hingga Senin (16/10). Dengan ketentuan waktu pendaftaran, hari pertama sampai hari ketigabelas pukul 08-16.00 wib, sedangkan hari keempat belas dari pukul 08.00 hingga pukul 24:00 wib. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU menggelar rapat pleno membahas mengenai putusan Bawaslu RI memenangkan permohonan sengketa dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Rapat pleno digelar di kantor KPU Pusat, Jakarta, pada Senin (5/3/2018).

"Ini semua baru mau pleno. Dibahas nanti di pleno," tutur Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, ditemui di kantor KPU Pusat, Jakarta, pada Senin (5/3/2018).

Sementara itu, Komisioner KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan rapat pleno itu akan memutuskan sikap KPU RI menghadapi putusan itu.

Baca: Polri Sebut Motif Politik Dorong MCA dan Eks Saracen Sebar Hoax Penyerangan Ulama

Apakah menerima hasil sidang adjudikasi Bawaslu RI pada hari Minggu kemarin atau mengajukan gugatan atas putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Iya, kami sepakat membawa ke pleno. ya sepakat kami bawa ke pleno," tegasnya.

Sebelumnya, pada hari Minggu kemarin, Bawaslu RI memutuskan PBB dapat mengikuti Pemilu 2019. Putusan itu diambil melalui sidang adjudikasi.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan tersebut KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved