Pakar Hukum: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bisa Cegah Kepala Daerah Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Universitas Trisakti, Yenti Garnasih setuju dengan ide Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo agar kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Pakar Hukum Universitas Trisakti ini, biaya tinggi konstelasi politik Pilkada memicu para kepala daerah terjerat korupsi atau paling tidak berpotensi melakukan korupsi.

"Saya setuju kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD. Bukan berarti kemunduran demokrasi," ujar mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (9/3/2018).

Baca: Pengamat: Dibandingkan Politik Uang, Hoax dan SARA Dinilai Lebih Ampuh Menjegal Lawan

Apalagi faktanya pemilu langsung tersebut mendorong para kepala daerah terlibat korupsi.

"Baik karena untuk kampanye dan sebagainya atau kalau sudah terpilih korupsinya untuk balik modal," jelasnya.

Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD, tentu yang harus dibenahi DPRD-nya.

Baca: Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan DPRD Dinilai Sebagai Upaya Memperkuat Politik Kartel

Harapannya jangan sampai korupsinya dalam bentuk suap pindah ke DPRD.

"Karena calon-calon harus menyuap ke mereka, disini juga harus diwaspadai," ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi tiap kali pemilihan kepala daerah digelar.

Baca: Ketua DPP Golkar Sarankan Jokowi Rangkul Tokoh Islam Dalam Pilpres 2019

"Ada baiknya ke depan, pemilihan kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung tetapi dikembalikan ke DPRD," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2018).

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku prihatin dengan politik uang yang banyak dilakukan saat pilkada.

Banyak calon kepala daerah yang menyogok rakyat agar bisa dipilih. Rakyat pun dengan senang hati menerima uang atau barang yang diberikan.
"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," kata Bambang.

Selain politik uang, Bambang juga menyoroti potensi konflik yang tinggi apabila pilkada dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi, konflik ini sengaja ingin diciptakan oleh kelompok tertentu.

Baca: Ketua PBNU Sarankan Jokowi Pilih Wakilnya yang Religus

Menurut Bambang, mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antarumat beragama. Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar-umat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipake antara lain dengan menggunakan isu dukun santet dimana banyak korban yang jatuh," ujar Bambang.

Usul mengubah sistem pilkada dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi diwakilkan lewat DPRD pernah diusulkan oleh Partai Golkar dan beberapa partai lain pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usul ini sudah gol di dalam rapat paripurna DPR dan disahkan dalam Undang-Undang Pilkada.

Namun, karena protes keras publik, SBY akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kembali membuat pilkada dipilih langsung oleh rakyat.