TAG
Yenti Garnasih
Berita
Foto (1)
-
Yenti Garnasih: Ketua MA Harus Pastikan Para Hakim Paham Pidana Kerja Sosial
Pidana kerja sosial resmi berlaku! Yenti desak Ketua MA pastikan hakim paham aturan baru ini. Bagaimana nasib terdakwa ringan?
-
Masyarakat Diminta Tetap Optimis terhadap Upaya Penegak Hukum Hadapi 'Orang Kuat' Beking Judol
Yenti meminta masyarakat tetap optimis terhadap upaya penegak hukum memberantas judol, termasuk dalam menghadapi beking judol.
-
Korupsi Proyek Jalan di Sumatera Utara, Pentingnya Bobby Nasution Diperiksa KPK: Ada Kongkalikong
Yenti menilai, sudah pasti ada kongkalikong antara gubernur dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan jalan tersebut.
-
Soal Polemik Jet Pribadi Kaesang, Pakar TPPU Sebut Klarifikasi Tak Cukup, KPK Harus Usut Tuntas
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ke KPK.
-
VIDEO 50 Calon Anggota Kompolnas RI Lulus Tes Tertulis: Berikutnya Tes Kesehatan
50 dari 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI periode 2024 - 2028 dinyatakan lulus tes tertulis.
-
VIDEO 107 Calon Anggota Kompolnas Jalani Tes Tertulis: Diminta Beberkan Visi-Misi
"Mereka menuangkan visi mereka tentang Kompolnas dan Polri sesuai dengan jangka waktu masa pengabdian mereka."
-
Terungkap Mengapa 30 Calon Anggota Kompolnas Gagal di Tahap Administrasi, karena Coba-Coba
Mayoritas gagalnya puluhan orang menjadi calon anggota Kompolnas itu karena mereka hanya coba-coba.
-
107 Calon Anggota Kompolnas Jalani Tes Tertulis, Diminta Beberkan Visi-Misi
Pansel akan mendeteksi visi dan misi para calon anggota Kompolnas ini terkait penugasan sebagai pengawas kepolisian.
-
Menko Polhukam Umumkan 9 Nama Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua
Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengumumkan sembilan nama Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Jumat
-
Kasus Korupsi PT Timah Rp271 Triliun Berlangsung Sejak Lama, Ahli: Pasti Ada Orang Kuat Melindungi
Ahli hukum menduga ada orang kuat yang melindungi di balik kasus korupsi di PT Timah yang sudah berlangsung sejak 2015-2022, rugikan negara Rp271 T.
-
NasDem Diduga Terima Aliran Dana dari Eks Mentan SYL, Pakar: Harusnya Bisa Diperiksa, Ada Sistemnya
Pakar Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, memberikan komentar terkait dugaan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Partai NasDem.
-
Lewat Program 'Netas', Kemenparekraf Gandeng Komunitas Kembangkan Pariwisata di IKN
Kemenparekraf menggandeng sejumlah komunitas dalam mempersiapkan pengembangan destinasi wisata di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
KPK Temukan Dana Operasional Lukas Enembe Rp1 Triliun: Tanda Lemahnya Pengawasan Keuangan Negara
Dari sudut pidana orang yang melakukan perbuatan kriminal ini yang namanya korupsi dan TPPU, memang karena ada faktor pembiaran.
-
Dana Operasional Lukas Enembe Rp1 Miliar Per Hari, Pakar TPPU Harap Temuan KPK Bisa Dikembangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dana operasional Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe mencapai Rp1 triliun lebih.
-
Jika Pemerintah Serius Berantas Korupsi, Pakar: Harusnya RUU Perampasan Aset Segera Didorong
Menurut Yenti, jika memang pemerintah serius dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi maka harusnya RUU tersebut perlu untuk disahkan.
-
Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Pakar TPPU: Memalukan, Menkeu Tak Tahu Ada Laporan Dana Mencurigakan
Yenti Garnasih heran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak tahu ada laporan hasil analisa PPATK terkait dugaan transaksi janggal 349 triliun.
-
Pakar TPPU: Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Bukan Sekadar Data dan Angka: Ini Uang Negara!
Yenti menegaskan jika laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut benar sebagai sebuah kejahatan
-
Pakar Sebut Vonis Lepas 2 Terdakwa KSP Indosurya Gerus Kepercayaan Publik
Yenti pun meragukan keputusan hakim yang menyatakan perbuatan Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria bukan pidana
-
Berlaku Efektif 2025, KUHP Baru Dinilai Perlu Segera Disosialisasikan secara Menyeluruh
Mahupiki menilai KUHP baru perlu segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum efektif diberlakukan pada 2025.
-
Libatkan Penyuluh Publik, Sosialisasi RKUHP Sasar Masyarakat di Wilayah 3T
Pemerintah melanjutkan sosialisasi RKUHP kepada masyarakat, khusunya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) Indonesia.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved