Kapolri Jadi Keynote Speaker Dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Buku di Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian adir sebagai keynote speaker dalam kegiatan seminar nasional dan peluncuran buku 'Realitas dan tantangan Konstitusionalisme HAM di tahun politik' karya Suparman Marzuki dan Eko Riyadi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu (31/3/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri didampingi Waka BIK Irjen Pol Luki Hermawan, Brigjen Pol Achmad Dofiri, Kapolda DIY, Brigjen Pol M Iqbal, Karo Penmas Divisi Humas Polri, dan Karo Provost Brigjen Pol Refdi Endri.

Baca: Ketua Komisi I DPR Kutuk Serangan Tentara Israel Terhadap Pendemo di Gaza

Keterangan dari Divisi Humas Polri acara diikuti kurang lebih 200 orang, terdiri dari akademisi, praktisi hukum, serta pejabat TNI dan Polri.

Hadir dalam kesempatan tersebut Mahfud MD, Artidjo Alkostar, Suparman Marzuki, Syarifudin, Suhadi, Erwin Moeslimin Singajuru, dan Ari Yusuf Amir.

Kemudian, hadir sebagai pembicacara Prof Nimatul Huda dan M Choirul Anam, Aksel Temte, serta Peneliti UNHCR dan perwakilan dari Universitas Oslo Norwegia.

Baca: Putri Enen Cahyati Belum Lihat Foto Nisan dan Jenazah Sang Ibu Saat Dimakamkan Di Kamboja

Sebagai keynote speaker, makalah Kapolri berjudul 'Strategi Polri dalam penanggulangan konflik sosial terkait Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019'.

Dalam acara bedah buku tersebut secara khusus Kapolri memberikan apresiasi kepada penulis buku Suparman Marzuki dan Eko Riyadi.

Baca: Pengamat Pertahanan Ingatkan Partai Politik Jangan Lupa Bangun Kader Pemimpin Masa Depan

Dalam pandangan dan analisisnya, Kapolri menyebut menyroti soal isu HAM dan isu tahun politik.

Kapolri memandang, bahwa isu-isu tersebut sangat berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.

Kapolri mengatakan bahwa Pilkada sebagai pesta demokrasi sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat sejak tahun 1955.

"Sistem politik internasional bersifat anarki. Dalam artian siapa yang kuat dialah yang menang," ucap Kapolri berdasarkan keterangan yang diterima Tribunnews.com.

Sebagai contoh setelah perang dingin Tiongkok dan Rusia dengan ideologi komunis dan sosialisnya, negara-negara barat dan USA dengan demokrasi liberal dan kolonialismenya.

"Kedua paham tersebut saat ini telah mempengaruhi banyak negara untuk mengikuti sistem demokrasi tersebu," kata Kapolri.

Bahkan Kapolri dalam sambutanya menyitir pendapat Mahatir Mohammad, bahwa mana yang harus didahulukan, demokrasi atau kesejahteraan.

Malaysia lebih memilih kesejahteraan penduduknya lebih dahulu baru bertahap mengikuti sistem demokrasi ketika mayoritas penduduknya sudah lebih sejahtera.

"Namun Indonesia terlanjur memilih Demokrasi terlebih dahulu ketika penduduk masih lebih banyak yang kurang sejahtera," katanya.

Lanjut dia, konsekwensi tersebut harus dipikul bersama bersama dengan tetap bergandengan tangan agar tahapan sistem demokrasi berjalan baik sambil berjuang untuk lebih mensejahterakan penduduknya.

Kapolri berharap, sistem demokrasi di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat.

Meskipun disisi lain terdapat dampak negatif berupa biaya demokrasi yang tinggi akibat peluang money politic dan kerawanan terhadap konflik sosial.

"Oleh karena itu, dampak tersebut harus diminimalisir agar sistem demokrasi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan di Indonesia," katanya.