Sisa Usia Pemerintahan Jadi Masa Krusial Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga setengah tahun usai pemerintahan dilalui Presiden Joko Widodo dengan kinerja positif.

Kurun waktu tersebut, tren peningkatan kinerja pemerintahannya, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, maupun penegakan hukum diapresiasi publik.

Capaian keberhasilan semacam ini belum menjadi penentu keberhasilan sesungguhnya, karena jelang sisa waktu usia pemerintahannya justru masa krusial menanti.

Baca: Kecelakaan Bus di Korut Tewaskan Puluhan Turis China

Sejauh ini, kepiawaian Jokowi dalam mengelola kabinet pemerintahannya memang tidak terbantahkan.

Dalam catatan penyelenggaraan survei opini publik di negeri ini, Jokowi menjadi presiden yang mampu mengelola jalannya pemerintahan dengan capaian peningkatan kinerja yang cenderung konsisten dari waktu ke waktu.

Hasil survei Kompas menunjukkan, saat ini apresiasi publik terhadap kinerja keseluruhan pemerintahan Jokowi hingga 72,2 persen.

Proporsi responden yang merasa sangat puas tersebut tertinggi di antara periode-periode survei sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan cenderung menurun.

Jika dielaborasi, tren positif terhadap kinerja semacam ini berhasil diciptakan Jokowi di berbagai bidang persoalan. Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan, hingga mampu menjaminkan rasa aman maupun mengatasi ancaman konflik.

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi.

Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas. Hanya, khusus pada persoalan kemiskinan masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini, oleh karena masih separuh bagian responden saja yang menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Di sisi lain, dalam persoalan penegakan hukum, bagian terbesar publik pun menyatakan kepuasan mereka. Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Di antara berbagai persoalan bangsa ini, persoalan perekonomian masih menjadi catatan terbesar.

Sekalipun secara keseluruhan separuh bagian responden menyatakan rasa puas terhadap kinerja perekonomian, akan tetapi beberapa persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat lebih banyak disikapi dengan ketidakpuasan.

Problem harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi yang terbesar.

Dalam permasalahan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, hanya 42,1 persen yang menyatakan rasa puas mereka.

Bahkan, dalam persoalan lapangan kerja, hanya 39,8 persen yang memberikan apresiasi positif.

Apresiasi yang tergambarkan pada setiap bidang persoalan tersebut terlihat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Setidaknya, kurun waktu tiga tahun terakhir, peningkatan positif berlangsung dan sebaliknya tren ketidakpuasan cenderung menurun.

Mengkaji tren penilaian publik terhadap Jokowi tergolong menarik. Beberapa presiden sebelumnya, tidak berjalan dengan pola yang demikian.

Biasanya, pola penilaian publik berjalan sangat fluktuatif, sejalan dengan dinamika kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing presiden.

Grafik yang tergambarkan, jika pada awal jalannya pemerintahan sebagian besar publik cenderung memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja presiden. Beberapa bulan kemudian, sebaliknya yang terjadi, cenderung menurun.

Tingkat kepuasan mulai tergantikan oleh peningkatan rasa ketidakpuasan. Akan tetapi, hingga satu tahun jelang berakhirnya pemerintahan, apreasiasi publik kembali terjadi.

Dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), misalnya, berjalan dengan pola semacam itu. Pada awal periode pertama pemerintahan Yudhoyono, lebih dari tiga perempat bagian responden menyatakan puas terhadap kinerjanya.

Akan tetapi, selepas itu terjadi penurunan apresiasi. Hingga tiga setengah tahun usia pemerintahan, kepuasan publik anjlok hingga di bawah 50 persen.

Namun, setahun menjelang berakhirnya kekuasaan periode pertamanya, apresiasi publik meningkat secara konsisten, yang selanjutnya mengantarkan Yudhoyono kembali menjadi presiden.

Kondisi demikian mirip terjadi pada periode kedua pemerintahannya, hingga saat berakhir jabatan kepresidennya (2014), sedikitnya dua pertiga bagian responden menyatakan rasa puas terhadap kinerja Presiden Yudhoyono.

Dengan capaian tren positif selama ini yang sekaligus membedakan dengan capaian kinerja presiden sebelumnya, apakah dapat dipastikan langkah Jokowi semakin ringan hingga ia mengakhiri lima tahun masa tugas kepresidenannya?

Apabila kondisi yang persoalan bangsa yang akan terjadi terprediksikan sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun awal pemerintahannya, tentu saja Jokowi dapat melenggang.

Kepiawaiannya selama ini dalam mengelola kabinet pemerintahan menjadi modal yang paling dapat diandalkan.

Bahkan, terbuka sangat lebar ruang keberhasilan yang diciptakan itu akan semakin memuluskan langkahnya untuk melanjutkan periode kedua pemerintahan.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, dapat pula yang terjadi menjadi berbeda. Persoalannya, justru setahun ke depan menjadi masa-masa yang tergolong paling krusial bagi pemerintahannya.

Pemilu 2019 misalnya, menjadi ajang politik terbesar yang menguras perhatian tiap-tiap komponen bangsa ini. Potensi ancaman-ancaman stabilitas politik dan keamanan menjadi lebih intens.

Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi pun menjadi bagian dari pertarungan guna mempertahankan jabatannya dari para pesaing-pesaingnya.

Dapat dipastikan, ia akan lebih banyak disibukkan dengan berbagai aktivitas politik sebagai konsekuensi dari keputusannya untuk bertarung kembali dalam Pemilu Presiden 2019.

Pada saat disibukkan oleh rentetan aktivitas politik pemilu, jalannya pemerintahan setahun ke depan juga tidak lepas dari tekanan-tekanan persoalan bangsa, terutama terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi sebagaimana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Mencermati kondisi yang berlangsung belakangan ini, keluhan terhadap kenaikan sebagian jenis harga bahan bakar minyak misalnya, sudah mulai diekspresikan sebagian kalangan yang dapat merembet pada persoalan-persolan kenaikan harga barang kebutuhan.

Padahal, belakangan ini kecenderungan harga bahan bakar minyak dunia semakin meningkat sehingga dalam kalkulasi ekonomi yang rasional harus diikuti pula oleh kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri.

Potensi-potensi persoalan di atas, baik persoalan politik dan ekonomi, secara simultan berjalan dan sekaligus potensial menjadi batu sandungan ujian bagi ketangguhan pemerintahan Jokowi. Itulah mengapa, justru saat ini hingga Pemilu 2019 mendatang menjadi masa krusial bagi pemerintahan.

Menariknya, di saat era kekuasaan Presiden Yudhoyono, masa-masa krusial terkait dengan tekanan-tekanan perekonomian juga berkali-kali dihadapi.

Sepanjang memerintah, berkali-kali paket kebijakan terkait perubahan harga bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono, misalnya, di awal Maret 2005, empat bulan setelah penantikannya, harga BBM dinaikkan hingga 30 persen. Tidak sampai satu tahun kemudian (Oktober 2005), kembali dinaikkan hingga 87 persen. Begitu pula, tiga tahun kemudian (Mei 2008), kembali pemerintah menaikan harga BBM.

Kebijakan kenaikan harga BBM era pemerintahan Yudhoyono mempengaruhi langsung penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Kondisi semacam ini menjadi salah satu penyumbang penurunan tingkat kepuasan publik hingga tahun keempat usia pemerintahannya.

Namun selepas persoalan itu, kebijakan pemberian paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM dan pada akhirnya kemunculan kebijakan penurunan harga BBM beberapa bulan menjelang Pemilu 2009 mampu memperbaiki kinerja pemerintahan.

Selepas masa krusial tersebut, Presiden Yudhoyono berhasil memenangi persaingan Pemilu 2009 dengan perolehan dukungan siginifikan. (BESTIAN NAINGGOLAN/LITBANG KOMPAS).