Rusuh di Rutan Mako Brimob

Kerusuhan Mako Brimob, IPW: Pejabat Polisi yang Bertanggung jawab Harus Dicopot

"Sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob berlalu tapi hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan mencopot..."

Kerusuhan Mako Brimob, IPW: Pejabat Polisi yang Bertanggung jawab Harus Dicopot
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota kepolisian membubuhkan tanda tangan di depan spanduk anggota polisi yang gugur di Mako Brimob, saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (13/5/2018). Kegiatan tersebut untuk mengenang gugurnya anggota polisi saat melawan teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, serta guna memberikan dukungan terhadap Polri dalam melawan aksi terorisme. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, meminta Polri untuk segera mengumumkan bahkan mencopot pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, beberapa saat lalu.

"Sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob berlalu tapi hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan mencopot, siapa pejabat kepolisian yang harus bertanggung jawab," ujar Neta melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com.

Baca: Pernah Gagal Nikah, Sahrul Gunawan Unggah Foto Dicium Wanita: ‘Dia Sudah Jadi Milikku’

Menurut Neta, pihaknya sangat menyayangkan jika Polri mendiamkan kasus ini dan menganggapnya sebagai kasus biasa. Sehingga tidak mencopot pejabat kepolisian yang harus mempertanggungjawabkan kasus ini.

"IPW menilai, kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab dan tanpa ada yang harus dicopot. Ironis jika hal ini terjadi," jelas Neta.

Menurut Neta, jika dicermati kasus kerusuhan tersebut terjadi akibat kecerobohan dari aparatur institusi kepolisian yang menempatkan 160 tahanan teroris di rutan yang tidak layak.

Bahkan Neta mengungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sekalipun terkejut bahwa Rutan Brimob menjadi begitu over kapasitas.

"IPW menuntut Polri harus segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam kasus ini, baik di Rutan Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan," tegas Neta.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved