OTT KPK di Purbalingga

Wakil Ketua KPK: Daerah Raih WTP Tak Jamin 100 Persen Bebas Korupsi

"WTP pun masih kemungkinan, apalagi kalau ini kan suap. Mereka terima suap biasanya gak bisa dideteksi dengan audit karena itu mereka menerima suap,"

Wakil Ketua KPK: Daerah Raih WTP Tak Jamin 100 Persen Bebas Korupsi
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil ketua KPK La Ode Syarif 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua KPK La Ode Syarif mengatakan daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak serta merta bebas dari tindakan korupsi.

Hal itu, dikatakan La Ode menyusul banyaknya kepala daerah peraih WTP yang tertangkap karena dugaan korupsi.

Satu di antaranya Bupati Purbalingga Tasdi yang ditangkap KPK karena dugaan menerima hadiah atau janji komitmen fee terkait pengadaan proyek Purbalingga Islamic Center dari rekanan pemenang lelang.

Baca: Airlangga Sebut Jokowi Akan Ajak Bicara Seluruh Ketua Umum Partai Pendukung Untuk Tentukan Cawapres

"WTP tak serta merta bebas dari korupsi. Kalau audit BPK biasanya tak semua ada sampling disampling seperti itu, jadi mungkin saja itu lolos dari perhatian BPK saat audit seperti itu," ujar La Ode, di Istana wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

La Ode menuturkan hal itu terjadi karena kemungkinkan BPK tak bisa mendeteksi atau mengaudit pejabat yang menerima suap tertentu.

"WTP pun masih kemungkinan, apalagi kalau ini kan suap. Mereka terima suap biasanya gak bisa dideteksi dengan audit karena itu mereka menerima suap," ungkapnya.

Baca: Luncurkan Buku, Bawaslu Bantah Ikut Campur Urusan Agama

Sehingga predikat WTP, kata La Ode Syarif sama sekali tak menjamin suatu daerah bebas dari korupsi.

"Status WTP tak Serta merta bebas 100 persen dari korupsi," tegasnya.

Diketahui, Bupati Purbalingga Tasdi dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Purbalingga Hadi Iswanto telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (7/6/2018) kemaren.

Padahal sebelumnya pada akhir Mei lalu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk kedua kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca: Cerita Anas Urbaningrum Jadi Guru Agama Setya Novanto Di Sukamiskin

Dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, penyerahan penghargaan dilakukan Senin sore (28/5) di kantor BPK perwakilan Jawa Tengah oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo kepada Bupati Purbalingga, Tasdi.

Bupati Purbalingga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) atas kerja cerdas, kerja keras dan kerja iklas, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 yang telah mempersembahkan hasil pemeriksaan dari BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Semoga WTP yang ke-2 kali ini menjadi sejarah bagi Purbalingga dan menjadi spirit serta motivasi ke depan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati Tasdi saat itu.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved