Breaking News:

Hari Bhayangkara

Kapan Polri Dibentuk? Komjen Arif Wachjunadi Pemerhati Kepolisian RI

Polri selalu merayakan tanggal sakralnya 1 Juli setiap tahun, ini merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Komjen Arif Wachjunadi Pemerhati Kepolisian RI, kapan sebenarnya Polri dibentuk di Indonesia ? Berdasarkan sejarah, dibentuknya Polri tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Jepang di Indonesia yang masuk melalui Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 10 Januari 1942, setelah mengalahkan Belanda di Tarakan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri selalu merayakan tanggal sakralnya 1 Juli setiap tahun, ini merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari Brimob karena satuan inilah yang mengawali sejarah Polri dan sebaliknya Brimob merupakan salah satu fungsi Kepolisian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polri. Hanya saja yang menjadi menarik perhatian kapan sebenarnya Polri dibentuk di Indonesia ?

Berdasarkan sejarah, dibentuknya Polri tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Jepang di Indonesia yang masuk melalui Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 10 Januari 1942, atau satu bulan setelah pecahnya perang Pasifik . Setelah mengalahkan Belanda di Tarakan, Jepang kemudian masuk ke seluruh daerah strategis Indonesia dan melatih pemuda-pemudanya untuk memiliki keahlian militer sekelas Jepang untuk mempersiapkan dukungan militer Jepang dalam menghadapi Sekutu.

Untuk mendukung tujuannya, pada April 1944, dibentuklah TOKUBETSU KEI SATSUTAI di Surabaya, yang merupakan cikal bakal Pasukan Polisi Istimewa yang berasal dari 200 putra putra terbaik Indonesia, yang dididik sebagai pasukan tempur cadangan. Kelak, Tokubetsu Keisatsutai menjadi Polisi Istimewa berubah lagi menjadi Mobrig atau Mobile Brigade dirubah lagi menjadi Brimob atau Brigade Mobil pada HUTnya ke 16 Tahun 1961 di Jogyakarta dengan Inspektur Upacara Presiden RI Soekarno,

Hanya saja, sejarah menceritakan, Jepang kalah dari Sekutu dalam perang tersebut. Sebagai konsekuensinya, seluruh kekuatan Jepang di Asia termasuk di Indonesia dilucuti. Dari sekian kekuatan militer Jepang di Indonesia dilucuti, hanya satu yang tetap berdiri yakni TOKUBETSU KEI SATSUTAI atau Pasukan Polisi Istimewa. Alasannya adalah, meski memiliki kemampuan militer, Pasukan Polisi Istimewa bukan militer, yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa.

Menyusul kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, TOKUBETSU KEI SATSUTAI atau Pasukan Polisi Istimewa menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia yang berjuang untuk NKRI dan bukan lagi untuk kepentingan Jepang pada 21 Agustus 1945. Pada tanggal ini Tokubetsu Keisatsutai menyatakan diri untuk yang pertama kalinya sebagai Polisi Republik Indonesia. Proklamasi itu dipimpin oleh Polisi Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) M. Jasin, yang kelak pada 10 November 2015 oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional.

Proklamasi sebagai Polri ini dilakukan di markas Polisi Istimewa yang kini menjadi sekolah Saint Louis di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. Naskah proklamasi “Untuk Bersatu Dengan rakyat Indonesia, Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Dengan Ini Saya Nyatakan Polisi Istimewa Adalah Polisi Republik Indonesia” sekarang diprasastikan di Monumen Perjuangan Polri di Jalan Raya Dharmo Surabaya, yang diresmikan dan ditandatangani oleh Panglima ABRI Jenderal TNI TRY SUTRISNO pada 2 Oktober 1988.

Lalu bagaimana dengan 1 Juli 1946 ?
Berdasarkan surat dokumen negara, tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai tanggal efektif bahwa Polri berada langsung di bawah Perdana Mentri (kalo sekarang Presiden dengan Perpres nomor 5 Tahun 2017) yang diputuskan melalui Penetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 tertanggal 25 Juni 1946. Sebelum penetapan ini, Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Soedarsono. Sejak 1 Juli 1946, Polri menjadi “Djawatan” tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri.

Hanya saja yang merupakan keanehan adalah, tidak diketahui dari mana asal usulnya bahwa tanggal 1 Juli 1946 secara turun temurun dijadikan rujukan bagi tanggal dan jumlah usia Polri (HUT). Alasannya adalah Penetapan Pemerintah RI No. 11/SD/1946 tidak sesekali menyebutkan satu kalimatpun bahwa 1 Juli sebagai Hari Kelahiran Polri. Dalam dokumen Kepolisian Negara No. 351, 352, 1216 dan 1217, yang terdapat di Arsip Nasional RI, tertulis bahwa perayaan tersebut disebut sebagai Hari Kepolisian dan bukan HUT Bhayangkara atau HUT Polri seperti tradisi yang diketahui hingga sekarang ini.

Dalam dokumen-dokumen resmi tersebut yang ada hanya tertulis Hari Kepolisian sebagaimana tercantum dalam seluruh dokumen resmi Kepolisian Negara No. 352 (Arsip Nasional RI) perihal Perayaan Dua Tahun Hari Kepolisian, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 1948 di Yogyakarta. Masih dalam dokumen yang sama, disebutkan 1 Juli sebagai “Police Day”. Sementara dokumen Kepolisian Negara No. 1217, yang berisi tentang laporan intelijen terkait tanggapan masyarakat tentang sekitar perayaan tersebut, seluruh dokumennya juga menyebutkan Hari Kepolisian. Lebih jauh lagi, dokumen Kepolisian Negara No. 351 (Order No. 83 poin 2) tentang “Peringatan Dua Tahun Djawatan Kepolisian Negara” yang ditandatangani oleh Wakil kepala Kepolisian Negara, R. Soemarto, secara tegas menyebutkan bahwa perayaan Hari Kepolisian yang dilakukan pada 6 Juli 1948 tersebut merupakan perayaan terpisahnya Djawatan Kepolisian Negara dari Kementerian Dalam Negeri dan berdiri sendiri sebagai Djawatan tersendiri. Dan perayaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Hari Kepolisian.

Halaman
12
Editor: FX Ismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved