Suap Proyek PLTU Riau 1
KPK Sebut Partai Golkar Bisa Dijerat Pidana Korporasi pada Kasus PLTU Riau-1
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan Partai Golkar bisa saja dijerat dengan pidana korporasi.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Tribunnews/JEPRIMA
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat menggelar Konferensi Pers Terkait Operasi Tangkap Tangan Anggota DPR Eni Maulani Saragih di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018). KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai 500 juta dan dokumen. Tribunnews/Jeprima
Keduanya mengaku tidak mendapatkan aliran dana dari Eni Saragih yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Penyelenggara Munaslub Partai Golkar 2017.
"Kemudian yang lain terhadap dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan Ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada dan ketua panitia penyelenggara tidak ada, bendahara Golkar tidak ada," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jln Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (27/8/2018).
Berita Terkait
