MUI Desak UU Pemilu Direvisi dan Masukan Larangan Bacaleg Napi Korupsi

Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan sangat kecewa dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PK

MUI Desak UU Pemilu Direvisi dan Masukan Larangan Bacaleg Napi Korupsi
capture video

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan sangat kecewa dengan  putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Akibatnya partai politik dapat kembali mencalonkan mantan terpidana korupsi tersebut.

"Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi.

Baca: Koalisi Adil Makmur Disebut Berbau Orde Baru, Sekjen Partai Berkarya Jawab dengan Istilah Unik

Ia menerangkan bahwa upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan lahirnya 'rasa krisis' yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius.

Zainut berujar, seharusnya Pemerintah dan rakyat Indonesia serius dalam menanggulangi kasus korupsi, tidak boleh setengah-setengah, baik dalam bentuk kebijakan maupun sikap dan tindakan. 

"Dalam kebijakan misalnya, seharusnya hukuman untuk para koruptor itu harus dapat menciptakan efek jera, baik dari segi lama hukuman, ganti rugi finansial maupun tambahan hukuman lainnya," lanjutnya.

Anehnya, kenyataan sosial pun menunjukkan "rasa krisis" atas bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat.

Baca: Kemenpan RB: Pendaftaran CPNS Dibuka Paling Cepat 26 September 2018

Zainut mencontohkan terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap tokoh koruptor.

Bahkan ada beberapa politikus yang terbukti melakukan tindakan korupsi masih dicalonkan kembali oleh partai politik menjadi pemimpin daerah dan anggota legislatif.

Hebatnya, mereka diterima dengan tangan terbuka untuk kembali berkiprah di arena politik dan menempati jabatan struktural partai yang cukup strategis.

Halaman
12
Penulis: Yulita Futty Hapsari
Editor: Samuel Febrianto
Sumber: Tribun Video
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved