Ketua DPR Harap Lemkaji MPR Pecahkan Masalah Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Rully Chairul Azwar mengatakan lembaga yang dipimpinnya kali ini mengundang Bambang Soesatyo untuk memberi pemaparan materi.

Ketua DPR Harap Lemkaji MPR Pecahkan Masalah Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 16 Oktober 2018, Lembaga Pengkajian MPR menggelar Rapat Pleno ke-48.

Dalam pleno itu, Ketua Lemkaji Rully Chairul Azwar mengatakan lembaga yang dipimpinnya kali ini mengundang Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk memberi pemaparan materi mengenai ‘Pemerintahan Negara’.

Diharapkan kedatangan Bambang bisa memberikan dinamika bagi anggota Lemkaji untuk mengeksplore sistem tata negara Indonesia.

Di depan anggota Lemkaji, sebelum menyampaikan pemaparan, Bambang mengungkapkan dirinya merasa grogi karena di samping kanan, depan, dan kiri para pakar ahli tata negara.

“Semua adalah guru”, ujarnya sambil tersenyum. Dikatakan, saat dirinya masih SMA, semua yang berada di ruang itu sudah menjadi anggota DPR/MPR.

Menurut Bambang, kalau bicara sistem tata negara, bila kita menggunakan sistem presidential, sistem itu dirasa kok tidak kuat. Pun demikian kalau menggunakan sistem parlement, sistem ini tidak heavy.

“Akibat yang demikian kita menggunakan sistem-sistem yang ada tergantung kepentingan yang sedang dialami”, ungkapnya.

Pria kelahiran Jakarta itu bersyukur pemerintahan saat ini merangkul sebagian besar partai politik di parlemen. Merangkul partai-partai yang ada disebut untuk mengurangi kegaduhan di parlemen maupun di dunia politik. “Kita sering gaduh karena sistem kita saling kunci”, paparnya.

Dijelaskan mengenai saling kunci, DPR tak bisa membuat undang-undang tanpa pemerintah. “Proses pembuatan undang-undang bisa terhenti karena pemerintah tak hadir dalam rapat”, ungkapnya.

Pun demikian dalam soal anggaran yang tak tuntas-tuntas bila pemerintah tak hadir dalam pembahasan. “Akibatnya kita pernah didekte oleh pemerintah soal anggaran”, ujarnya. “Akhirnya kita memakai anggaran yang sudah dirancang oleh pemerintah”, tambahnya. Dirinya bertanya, apakah ini disebut pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Halaman
123
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved