Breaking News:

Berita Parlemen

Revisi UU BPK Jadikan BPK Lembaga Kredibel dan Mandiri

Ini merupakan upaya dari Komisi XI DPR RI untuk menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan atau eksternal auditor tertinggi negara profesional

zoom-inlihat foto Revisi UU BPK Jadikan BPK Lembaga Kredibel dan Mandiri
Gedung BPK.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, revisi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya dari Komisi XI DPR RI untuk menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan atau eksternal auditor tertinggi negara yang profesional, mandiri dan kredibel.

“Tapi di satu sisi, kita perlu mengacu kepada UUD 1945 yang harus kita jadikan rujukan, karena di dalam UUD 1945 disebutkan secara jelas bahwa Anggota BPK itu dipilih oleh DPR, melalui pertimbangan DPD,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan jajaran BPK Provinsi Jawa Timur dan civitas akademika Universitas Airlangga di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/10/18).

Selain itu, Andreas juga menyoroti soal pengambilan keputusan yang sifatnya kolektif kolegial. Menurutnya, keputusan harus diambil dan dilakukan secara kolektif kolegial, mengingat BPK adalah badan pemeriksa yang sudah bisa dipastikan memiliki auditor yang melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Andreas adalah kedudukan auditor di BPK sendiri, yang menurutnya lebih baik auditor posisinya berada langsung di bawah Anggota BPK.

Mengingat saat ini kedudukan auditor di bawah Sekretariat Jenderal BPK yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ini mempengaruhi independensi lembaga BPK itu sendiri.

“Apakah tidak langsung di bawah Anggota BPK itu sendiri, karena ini menyangkut masalah independensi dari auditor itu sendiri. Di satu sisi dia sebagai auditor yang juga ASN, ini menjadi juga masukan yang penting bagi kita,” kata legislator PDI-Perjuangan ini.

Terkait harapan untuk menjadikan BPK sebagai lembaga mandiri dan kredibel, Andreas menjelaskan kemandirian itu dalam berbagai bentuk, diantaranya, mandiri dalam menentukan anggarannya sendiri, karena saat ini Anggaran BPK masih ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Hal ini menurut Andreas dapat mempengaruhi kemandirian BPK.

“Kalau anggarannya ditentukan oleh pemerintah, itukan bisa mempengaruhi kemandirian karena bagaimana mau melakukan pemeriksaan yang lebih luas, kalau anggarannya terbatas,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menambahkan, kemandirian yang harus dimiliki oleh BPK adalah kemandirian dalam membentuk dan menentukan anggota dan auditornya sendiri, apakah harus berasal dari ASN atau seperti lembaga independen lain seperti Bank Indonesia, yang bisa menentukan sendiri pegawainya.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved