HMI Tolak Adanya Politik Identitas dalam Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak penggunaan politik identitas atau politik yang menggunakan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2019.

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar HMI (PB HMI), Abdul Aziz, menilai penggunaan politik identitas bisa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca: Tak Hanya Natasha Rizky & Istri Ricky Harun, Istri Ilham Smash Juga Melahirkan di Tanggal Cantik

"Kami dengan tegas menolak pemakaian politik identitas, semata demi menjaga NKRI," ujar Abdul, dalam keterangannya, Rabu (12/12/2018).

Satu unsur politik identitas yang ditolak HMI ialah politisasi agama guna mencari kekuasaan, khususnya dalam Pemilu.

Selain demi terjaganya persatuan bangsa dan umat, upaya ini agar kesakralan agama bisa terjaga.

Guna mengaktualisasikan sikap tersebut, kata dia, kajian dan diskusi dengan berbagai pihak dilakukan.

Baca: Baru, BKN Rilis 551 Instansi Verval Tahap 1, Kemenkumham Merilis Pengumumun Hasil SKD Hari Ini

"Kita ada kajian diskusi dengan kelompok Cipayung yang membahas wawasan kebangsaan juga, menolak paham radikalisme. Semua demi menjaga NKRI," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Ray Rangkuti, yang mengajak mahasiswa terutama HMI untuk melawan politik identitas yang berlangsung di pemilu.

"Partisipasi mahasiswa yang dibutuhkan saat ini salah satunya ialah menjadi penghambat politik identitas," kata Ray.

Ray meminta mahasiswa turun langsung memberikan pemahaman ke masyarakat, agar mereka tak terpengaruh dengan praktik politik identitas yang dilakukan aktor-aktor politik.

"Kita sampaikan atau ajak 'Mari lihat programnya'. Sebab republik ini bukan didirikan untuk bapak anda, tapi diwariskan kepada anak cucu kita nanti," jelas dia.

Baca: Perjalanan Karir Kepelatihan Mario Gomez Sebelum Melatih Persib Bandung

Di sisi lain, Direktur Bina Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Edi Setio Budi Santoso, turut memberikan komentar.

Edi mengatakan pihaknya mendeteksi adanya rencana kelompok radikal yang hendak menggagalkan pemilu dan ingin mengganti ideologi negara.

Mahasiswa disebutnya menjadi salah satu pihak yang rentan disusupi kelompok tersebut.

"Aktivitas radikalisme dan terorisme mereka tidak menghendaki adanya pemilu, mereka mencoba menggagalkan pemilu ini dengan beberapa cara dan pengaruhnya. Mahasiswa cukup rentan akan pengaruh ini," kata Edi.