Pemerasan Bermodus Unjuk Rasa Hambat Pembangunan Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Banyaknya pemerasan yang dibungkus aksi unjuk rasa akhir-akhir ini harus diwaspadai semua pihak.  Pasalnya, aksi ini sangat merugikan dan bahkan bisa berakibat fatal yaitu terhambatnya proses pembangunan di daerah.

“Ini bisa menghambat pembangunan. Makanya, pihak-pihak mana pun, baik swasta maupun pemerintah agar kuat dan tidak melayani aksi demo yang malakin seperti itu,” jelas sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo, dalam keterangannya yang diterima tribunnews.com, Selasa (18/12/2018).

Imam menyebut, pemerasan yang berbungkus aksi unjuk rasa tersebut, merupakan salah satu sisi gelap demokrasi. Aksi tersebut memanfaatkan era kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.
Yang jelas, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat aktor di balik tren pemerasan gaya baru itu. “Pasti ada yang ngajari di balik aksi-aksi tersebut,” ujarnya.

Karena berbahaya dan sangat merugikan itulah, Imam berharap pihak yang menjadi korban agar tidak melayani aksi demo seperti itu. Selain itu, Imam juga meminta aparat

Tidak segan-segan bertindak tegas apabila ditemukan indikasi kuat terjadinya pemerasan. Dan dalam hal ini, lanjut dia, aparat hendaknya tidak hanya menunggu laporan tetapi juga harus pro aktif bila terdapat potensi dan tanda-tanda pemerasan

Aksi demo seperti ini, menurut Imam, memang harus dibedakan dari aksi unjuk rasa murni yang memang bertujuan menyampaikan aspirasi. Dalam aksi demo seperti ini, ujung-ujungnya adalah berupa pemalakan.

“Itu hanya modus lain atau pemerasan dengan mendompleng unjuk rasa. Sebab tujuan utamanya mendapatkan uang dengan cara intimidasi,” kata Imam.

Imam sendiri, pernah menjadi korban pemerasan berbungkus demonstrasi. Kejadian bermula saat dirinya bersama Yayasan Nurani Dunia, lembaga sosial yang didirikannya, membantu proses pembangunan SMKN Tegal Waru, Purwakarta beberapa waktu lalu.

Saat itu, lembaga ini harus numpang di SMP Tegal Waru dalam menjalankan aktivitas belajar-mengajar. Dan aksi unjuk rasa yang terjadi, terkait dengan bantuan yang diberikan beberapa BUMN kepada lembaga tersebut.

"Saat itu kita dapat bantuan lahan 5 hektar dan dana Rp 10 Milyar. Rp 8 Miliar untuk gedung dan Rp 2 Miliar untuk peralatan pendidikan. Selain itu, kami juga mengundang KPK dan Kejaksaan untuk monitoring dan sosialisasi,” jelasnya.

Dalam perkembangannya, ungkap Imam, pihaknya didemonstrasi sejumlah orang. "Mereka mendemo kami dengan alasan yang bermacam-macam. Misalnya soal latarbelakang pembangunan gedung sekolah, asuransi pegawai, kontraktornya, bagaimana proses lelangnya dan lain sebagainya. Dan asumsinya ada pelanggaran," kata Imam.

Aksi demonstrasi tersebut juga diliput media. "Tapi anehnya, saya tidak diwawancarai," imbuh Imam. Ujung-ujungnya, kata Imam, para pendemo meminta uang.