Baasyir Bebas

Kuasa Hukum Sebut PP Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Berlaku Bagi Abu Bakar Ba'asyir, Tidak Berlaku Surut

Kuasa Hukum Sebut PP Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Berlaku Bagi Abu Bakar Ba'asyir, Tidak Berlaku Surut

Kuasa Hukum Sebut PP Nomor 99 Tahun 2012 Tidak Berlaku Bagi Abu Bakar Ba'asyir, Tidak Berlaku Surut
Tribunnews/JEPRIMA
Kuasa hukum Abu Bakar Baasyir Mahendradatta bersama anak dari Abu Bakar Baasir Abdul Rahim saat mengadu ke Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). Mahendradatta meminta kejelasan terkait polemik pembebasan kliennya tersebut. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir, Mahendradatta, berpendapat, syarat menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis tidak dapat diterapkan dalam konteks pembebasan kliennya.

Syarat tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Mahendradatta menjelaskan, PP tersebut terbit pada November 2012.

Sementara, kasus Ba'asyir inkrah dan resmi mendekam di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Februari 2012.

Baca: Abu Bakar Baasyir Disebut Sempat Usulkan Remisi Daripada Bebas Tanpa Syarat

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng, itu terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, kata Mahendradatta, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Ba'asyir sebab sistem hukum di Indonesia tidak berlaku surut.

"UUD kita sudah jelas menerapkan asas non-retroaktif," ujar Mahendradatta saat bertemu Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerja Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Mahendradatta mengatakan, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, Ba'asyir berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, seperti tercantum dalam Pasal 14 huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Baca: 6 Fakta dan Tanggapan Abu Bakar Baasyir Batal Bebas, Kekecewaan Ponpes Ngruki hingga Kata Yusril

Sementara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan seorang terpidana berhak mendapat pembebasan bersyarat apabila telah menjalani 2/3 masa hukumannya.

"Setelah itu tidak ada syarat lain. Itu kan artinya UU tidak memerintahkan begitu (menyatakan ikrar setia kepada NKRI secara tertulis," kata Mahendradatta.

Halaman
12
Editor: suut amdani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved