Dosen UNJ Ditangkap

Kuasa Hukum Menilai Ada Kejanggalan dalam Kasus Robertus Robet

Arif mengatakan, yakni kejadian di mana Robet langsung ditetapkan sebagai tersangka, padahal bukan bukan dalam situasi tertangkap tangan

Kuasa Hukum Menilai Ada Kejanggalan dalam Kasus Robertus Robet
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Aktivis HAM yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian oleh kepolisian, aktivis sekaligus dosen Robertus Robet tidak ditahan.

Robertus Robet dibebaskan pada Kamis (7/3/2019) kemarin sekira pukul 14.25 WIB.

Baca: Moeldoko Sebut Negara Tidak Ikut Campur Penetapan Tersangka Robertus Robet

Dalam hal ini, Robertus Robet diduga menghina institusi TNI dengan merubah mars ABRI saat berorasi dalam aksi Kamisan di depan Istana Negara.

Namun daripada itu, tim advokasi Robet, yakni Arif Maulana dari LBH Jakarta, melihat ada kejanggalan dalam kasus yang menimpa dosen jurusan Sosiologi UNJ tersebut.

Kejanggalan tersebut, Arif mengatakan, yakni kejadian di mana Robet langsung ditetapkan sebagai tersangka, padahal bukan bukan dalam situasi tertangkap tangan.

"Kemudian tidak jelas pasal yang mana, jangan plin plan. Jadi meskipun pasal 207, di surat penetapan tersangka yang diterima itu masih banyak pasal-pasalnya, dan sekali lagi pasal yang digunakan pasal karet dan korbannya sudah banyak," kata Arif saat ditemui di Monas, Jakarya Pusat, Jumat (8/3/2019).

Pengubahan pasal yang dimaksud Arif yakni yang awalnya dari Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana menjadi Pasal 207 KUHP.

Adapun bunyi pasal 207 KUHP yakni 'Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah'.

"Pasal-pasal itu yang jadi membungkam ekspresi. Demokrasi itu adalah sistem yamg membuka ruang kebebasan menyampaikan pendapat, dan dialektika berpendapat itu harus dilindungi," kata Arif.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved