KPK Kembali Buka Penyidikan untuk Korupsi Pengadaan Tanah RTH Bandung

Dia pernah divonis satu tahun empat bulan penjara dalam kasus korupsi dana hibah Pemkot Bandung dengan nilai kerugian Rp2,175 miliar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyidikan kasus dugaan suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung tahun 2012 dan 2013.

Untuk itu, penyidik KPK memanggil seorang saksi, yakni mantan Anggota DPRD Bandung Kadar Slamet. Kadar juga merupakan tersangka dalam perkara yang merugikan negara mencapai Rp26 miliar ini.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HN (Hery Nurhayat, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bandung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Diketahui, sebelumnya Kadar juga pernah berurusan dengan hukum.

Dia pernah divonis satu tahun empat bulan penjara dalam kasus korupsi dana hibah Pemkot Bandung dengan nilai kerugian Rp2,175 miliar.

Baca: Nekat Selfie sambil Panjat Pagar, Wanita Ini Digigit Jaguar

Namun kini, Kadar sudah terbebas dari jeratan hukuman tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat dan dua anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet dan Tomtom Dabbul Qomar.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.
Untuk merealisasikan angaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (Banggar) dan anggota Banggar.

APBD Kota Bandung 2012 kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No. 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu selain itu keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH.

Padahal, diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved