Ke Sumatera Selatan, KPK Ajak Polda dan Kejati Cegah Korupsi

Terkait itu, hari ini, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korusupgah) KPK akan mendatangi Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

Ke Sumatera Selatan, KPK Ajak Polda dan Kejati Cegah Korupsi
Foto Dok. KPK
KPK terus melakukan sosialisasi cegah korupsi di antaranya dengan menggandeng aparat penegak hukum dari lembaga lain. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK terus melakukan sosialisasi cegah korupsi di antaranya dengan menggandek aparat penegak hukum dari lembaga lain.

Terkait itu, hari ini, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korusupgah) KPK akan mendatangi Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel).

"‎Akan ke Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memperkenalkan program Korsupgah di Pemerintah Daerah sekaligus mengajak aparat penegak hukum setempat untuk bersama-sama berkontribusi mendukung upaya perbaikan di Pemda melalui program-program pencegahan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Direncanakan pula, Tim Korsupgah KPK dijadwalkan‎ membahas rencana aksi Korsupgah bidang BUMD, diskusi progress e-Sumsel dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah dengan Bapenda Provinsi Sumsel.

"Hal ini merupakan kelanjutan kegiatan kemarin di Sumsel. Kemarin KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program pemberantasan korupsi Terintegrasi di Provinsi Sumsel dan ditutup dengan FGD penertiban aset Pemerintah Provinsi Sumsel," ujar Febri.

Baca: Cegah Korupsi, Gubernur Bengkulu Terapkan Sistem Digital

Rakor yang digelar di kantor gubernur tersebut dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektorat se-Provinsi Sumsel.

Pada prinsipnya, KPK menyampaikan evaluasi terhadap data-data pencapaian 8 program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah, termasuk tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN, dan gratifikasi, serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

"Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas II Korsup Pencegahan KPK, Aida Ratna Zulaiha, dari evaluasi 2018, ada beberapa catatan perbaikan yang ke depannya perlu terus dilakukan progres implementasinya," ujar Febri.

Catatan tersebut, katanya, yakni soal penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP), perbaikan aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terrkait dengan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui tunjangan penghasilan, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekrutmen-rotasi-mutasi.

Catatan selanjutnya yakni soal implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB, serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved